jpnn.com, JAKARTA - Penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny G Plate diapresiasi Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI).
CMMI menyebut tidak ada unsur lain di balik penetapan tersangka kepada Johnny.
BACA JUGA: Kejagung Diharapkan Proses Johnny G Plate Secara Transparan agar Terhindar dari Intrik Politik
Ketua Dewan Pembina Cendekia Muda Muslim Indonesia Troy Evelon Pomalingo yang ditemui wartawan menanggapi positif langkah Kejagung dalam menangani Kasus dugaan Korupsi BTS 4G.
Menurutnya, Kejagung harus bekerja mengungkap kasus ini sampai keakar-akarnya, sebab nilai korupsi dalam kasus BTS 4G mencapai triliunan rupiah.
BACA JUGA: Said PDIP Tidak Yakin Ada Intervensi di Kasus Johnny G Plate
Ia memastikan, uang negara dalam kasus ini pasti mengalir kebanyak pihak dan tidak mungkin mega korupsi dilakukan oleh Jhony G Plate sendiri pasti dilakukan secara berjamaah.
"Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini sampai keakar-akarnya sebab tidak mungkin seorang Jhonny G Plate sendiri yang melakukannya bahkan kejaksaan harus berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri alisan dana hasil korupsi tersebut,” ujar Troy.
BACA JUGA: Mahfud MD Sempat Ingatkan Kejagung Hati-Hati Tetapkan Johnny Plate Tersangka
Secara gamblang Troy menjelaskan sangat mudah mengurai dan menelusuri siapa-siapa actor dibelakang layar yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mega proyek yang dikorupsi ini.
Menurut Troy dalam membongkar kasus itu, bisa dilihat dari latas belakang Kontraktor pelaksana maupun sub kontarktor pelaksana proyeknya karena dari sini pasti ketahuan siapa-siapa pemilik perusahaan serta hubungannya dengan Jhony G Plate sebagai Menteri Kominfo yang berwewenang penuh dalam menunjuk pelaksana proyek ini.
“Mega korupsi ini pasti dilakukan secara berjamaah dan tidak mungkin hanya dilakukan seorang Jhony G Plate sendiri makanya kejaksaan harus bekerja keras untuk mengungkap siapa lagi yang terlibat dan itu bisa dimulai dengan menelusuri siapa pemilik dari perusahaan yang melaksanakan pekerjaan paket BTS 4G ini," jelas Troy.
"Selain itu kontarktor maupun sub kontraktor, kenapa harus ditelusuri sebab tidak tertutup kemungkinan penyaluran komitmen fee dilakukan lewat perusahaan yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan, padahal tidak," bebernya.
Sedangkan saat ditanya wartawan apakah kasus ini ada kaitannya dengan politik karena NasDem mendukung Anies Baswedan, Troy yang juga dikenal sebagai kader PDIP menjamin Presiden Jokowi tidak mengintervensi kasus hukum apalagi mengaitkan dengan politik .
“Kalau ada pendapat bahwa kasus ini ada aroma politiknya saya justru mempertanyakan integritas serta komitmen orang tersebut dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, saya haqul yakin Jokowi adalah sosok yang tidak berada dalam posisi mengintervensi penegakan hukum di Indonesia, Jokowi sangat teruji komitmen dalam penegakan hukum di negara ini," tutup Troy. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif