BACA JUGA: Patroli KPLP Tangkap Kapal Bajakan
Dia memilih menunggu laporan tim yang sudah diberangkatkan ke Medan kemarin.Tim itu dipimpin langsung oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Jusuf Manggabarani
"Kita belum bicara itu (sanksi).Itu nanti," ujar Kapolri usai melantik empat Kapolda baru di ruang rupatama Mabes Polri Kamis (04/02)
BACA JUGA: Berbuat Mesum, Dua Jaksa Kena Sanksi
Menurutnya, Inspektorat akan mengecek prosedur pengamanan yang telah dilakukan Poltabes Medan saat mengamankan demo di Gedung DPRD Sumut itu.Pemeriksaan akan menyeluruh
BACA JUGA: Mendagri Isyaratkan Pulau Berhala Milik Jambi
"Harusnya kalau ada pendemo dengan jumlah sekian, pengamanan minimal lipat dua dari pendemo," ujar KapolriDalam demonstrasi berujung maut itu, Poltabes Medan awalnya hanya menurunkan satu kompi sebanyak 200 orangPadahal massa diperkirakan mencapai dua ribu orangSekitar pukul 11.00 saat demonstrasi mulai ricuh, Polda Sumut mengirimkan tambahan dua peleton dari BrimobJadi, total jumlah pengamanan hanya 250 orang polisiPadahal seharusnya, sesuai yang disampaikan Kapolri, minimal 4.000 personil
Bambang Hendarso juga memerintahkan kepada seluruh jajaran kepala kepolisian daerah untuk memperkuat fungsi intelijenHal ini agar kasus serupa tidak terjadi lagi"Perlu ada perencanaan yang lebih matang," kata mantan Kabareskrim itu
Kapolri berjanji untuk bersikap tegas dan transparanJika ditemukan penyimpangan, kata dia, akan ditindak dengan norma hukum yang ada di kepolisian"Akan melalui tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan di muka umum," katanya.
Bambang yang pernah menjadi Kapolda Sumut pada 2005 itu menyesalkan jatuhnya korban jiwaDemonstrasi adalah hak setiap warga masyarakat"Tapi, tetap harus tertib dan sesuai prosedurJika anarkis, polisi akan mengambil tindakan tegas," katanya
Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menambahkan, polisi sedang mengejar beberapa orang yang diduga terkait dengan kematian Azis"Kita sedang mencari berdasar rekaman handycamDi sana kan ada orang orang yang belum ketemu," kata Susno
Sementara enam orang tersangka yang sekarang diperiksa Poltabes Medan masih dikenakan pasal pengrusakan"Tapi, bisa berkembang ke penganiayaanKita lihat nanti," katanya.
Meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz juga mendapat respons beragam dari berbagai pihakSetelah berbagai informasi yang diterima oleh kepolisian dan pemerintah, Presiden SBY kembali menyayangkan insiden unjuk rasa yang berbuntut hilangnya nyawa Aziz.
Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng mengemukakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut berduka cita atas meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz.
“Presiden turut berduka cita dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut dalam menjalankan tugasOleh karena itu, Presiden menyesalkan kejadian anarkis semacam itu dan demokrasi itu tidak sama dengan anarki," ujarnya saat mendampingin Sidak Presiden SBY di Perum Bulog, Jakarta.
Menurut Andi, salah satu pilar dari demokrasi adalah adanya reformasi hukum“Penegakan hukum yang tidak bisa karena alasan kebebasan mengganggu ketertiban, ketertiban itu diabaikanDan tidak ada yang kebal hukum di negeri initermasuk bagi penegak hukum karena itu kematian Ketua DPRD ini harus diusut tuntas," paparnya.
Andi menjelaskan bahwa SBY telah meminta kepada Mendagri dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus iniJika terbukti ada pelanggaran hukum, harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.
“Jika ada pelanggaran hukum harus ditindak tegas dan juga mencegah hal-hal semacam itu yang terjadi di tempat-tempat lain terutama di gedung-gedung yang menjadi simbol demokrasi itu sendiri, simbol dari kedaulatan rakyat," tandasnya.
Dalam Raker dengan Komisi II di Gedung DPR, kemarin, Mendagri tak mau sendirian menanggung beban tragedi meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz AngkatMeskipun tragedi itu berkaitan dengan proses politik pemekaran Provinsi Tapanuli yang notabene masuk ke lingkup kewenangan Depdagri.
"Permasalahan ini tidak murni menjadi domain Depdagri," kata MardiyantoMenurut dia, tanggungjawab untuk menjelaskan kronologis aksi anarkis itu tentunya menjadi tugas pihak kepolisian"Yang jelas, kami tidak ingin masalah ini bermuatan politis," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Mardiyanto juga mewanti-wanti agar peristiwa itu tidak terus melebar menjadi konflik horizontalSeiring itu, harus dilakukan upaya konsolidasi sosial secara kekeluargaan"Jangan sampai menjadi masalah grassroot," tegasnya.
Bagaimana dengan agenda pemekaran Provinsi Tapanuli sendiri ? "Kalau soal pemekaran itu mari dibicarakan bersamaJadi, bukan berarti kami tolak," jawabnya.
Anggota Komisi III Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan Komisi III telah bersepakat membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi atas insiden meninggalnya Abdul Aziz AngkatTim yang diputuskan pembentukannya pada Selasa (3/1), itu, dipimpin Mayasak Johan.
"Kami berpandangan insiden itu sudah contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen, Red)Jangan sampai atas alasan demokrasi terus seenaknya berbuat anarkis," tandasnya(rdl/iw/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda NTB Tahan Mantan Wagub
Redaktur : Tim Redaksi