Core Siap Bantu Pemerintah Percepat Demokrasi Ekonomi

Senin, 05 November 2018 – 19:42 WIB
Ilustrasi rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Hendri Saparani menilai bahwa melemahnya rupiah terhadap dolar karena belum terwujudnya demokrasi ekonomi di Tanah Air. Untuk itu, sebagai Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, pihaknya bersedia membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

“Pada intinya, demokrasi ekonomi itu harus ada. Demokrasi ekonomi itu adalah semua orang harus ikut bergerak untuk meningkatkan pereknomian nasional. Karena, dalam UU itu sudah jelas, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan,” ucap Hendri ketika ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

BACA JUGA: Kementan Target Distribusi Sapi Belgian Blue pada 2020

Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Direktur CORE, hal ini dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebab, bila demokrasi ekonomi terbentuk dengan baik, kesenjangan ekonomi tidak lagi terjadi. Baik itu di perkotaan maupun di perdesaan.

"Karena di dalam undang-undang itu sendiri sudah jelas. Bahwa negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warganya. Jadi hak untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi masyarakat yang mau bekerja tidak perlu harus berkompetisi dulu," ujar Hendri.

BACA JUGA: Perdana, PLN Dapat Dana Kredit Sindikasi Internasional

“Kalau wajib menyediakan pekerjaan yang layak, berarti tidak melihat strata pendidikannya. Meski masyarakat tersebut berpendidikan Sekolah Dasar, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban menyalurkan pekerjaan yang disesuaikan dengan pendidikannya. Jangan sampai ada lowongan pekerjaan SMP kemudian diberikan kepada lulusan SD,” sambungnya.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, dalam ekonomi konstitusi itu hak dan kewajiban negara dan rakyat itu jelas, ada pasalnya, kalau diterjemahkan sudah bisa banyak hal yang dilakukan sudah menjamin kebutuhan dasar.

BACA JUGA: Kementan Dukung Budidaya Organik di Ranah Minang

“Yang namanya menjamin itu tidak berebut untuk mendapatkan jaminan dan mendapatkan kebutuhan dasar kalau sudah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, ya berarti harus disediakan, kita punya dua ribu triliun lebih APBN, dan ini diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tukasnya.

Hendri juga menyarankan agar pemerintah memperkuat fundamental ekonomi. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) hingga tembus pada level Rp 15400, secara tidak langsung diprediksi berdampak kepada perekonomian nasional. 

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan stabilitas ekonomi. Namun demikian, Presiden Jokowi perlu mensinergikan tim ekononimya, sehingga terjalin koordinasi yang jelas. "Jangan sampai terjadi kebijakan ekonomi yang tidak perpihak kepada masyarakat,” kata Hendri. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diyakini Mampu Bikin Indonesia Berswasembada Pangan


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler