jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah segera bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia dari wabah virus corona (COVID-19). Sebab, angka kasus COVID-19 terus meningkat, sementara jumlah korban jiwa makin banyak.
"Jangan sampai terlambat mengantisipasi untuk kesekian kalinya," ujar Mufida dalam siaran persnya, Sabtu (28/3). "Pemerintah jangan sampai terkesan terlambat lagi dan tidak dipercaya publik.”
BACA JUGA: Eks Sesmil Presiden Minta Pemerintah Libatkan TNI dalam Karantina Melawan Corona
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, per hari ini jumlah kasus COVID-19 sudah di atas 1.000. Sementara, kematian sudah melebihi 100 orang.
Menurut Mufidayati, Komisi IX DPR sudah mengingatkan pemerintah segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak wabah itu mulai melanda Tiongkok dan negara-negara tetangganya beberapa bulan lalu. "Namun, ya sudahlah, kita sekarang mencari solusi ke depan saja,” ungkap Mufida.
BACA JUGA: Yurianto: Tes Cepat Corona Idealnya Dua Kali
Untuk itu Mufidayati mendorong kecepatan konfirmasi hasil laboratorium pada orang-orang yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 ditingkatkan. “Pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal dunia sebelum didapatkan hasil tes laboratorium,” katanya.
Selain itu, Mufidayati meminta pemerintah membatasi pergerakan warga melalui karantina. Selanjutnya karantina suda berjalan, warga di dalamnya menjalani tes massal COVID-19.
BACA JUGA: WHO Sebut Karantina Wilayah Saja Tak Cukup Tapi....
Mufida menambahkan, desakan tentang karantina sudah muncul dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Minimal, katanya, karantina diberlakukan di wilayah Jabodetabek.
“Forum Guru Besar FKUI juga merekomendasikan dilakukannya local lockdown atau karantina wilayah terutama pada daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran wabah,” lanjut Mufida.
Menurut dia, kasus COVID-19 yang awalnya terkonfirmasi di Jakarta, kini tidak hanya menyebar ke daerah sekitarnya, tetapi juga ke luar Jabodetabek, bahkan sampai luar Jawa. Sementara masyarakat juga tak sepenuhnya menjalankan imbauan tentang social distancing dan physical distancing.
Tak semua masyarakat mengikuti kebijakan work from home (WFH) karena faktanya ada yang menyambung hidup dengan penghasilan harian. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan karantina.
“Memang berat konsekuensi karantina ini, tetapi kalau pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” katanya.
Mufida meyakini semangat gotong royong masyarakat akan sangat membantu dalam menghadapi pandemi global itu. Hal itu sudah terbukti pada partisipasi masyarakat dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan.
“Saya berharap, jangan sampai kita terlambat lagi dan COVID-19 meluas, sehingga biaya yang harus dikeluarkan jadi lebih besar dibanding melakukan karantina wilayah dengan semangat gotong royong. Sebanyak 270 juta jiwa rakyat Indonesia menanti kebijakan cepat dan tepat dari pemerintah agar selamat dari COVID-19,” tutup Mufida.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy