jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pentingnya kebijakan yang diambil pemerintah daerah seragam, menyusul penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, agar seragam maka diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan pandemi yang menyebar.
BACA JUGA: COVID-19 Mengganas, Pemda Diminta Tegas Melaksanakan Instruksi Mendagri
"Mengingat laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," ujar Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6).
Politikus yang akrab disapa Awiek ini menyarankan agar kebijakan umum di masing-masing daerah dibuat sama, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.
BACA JUGA: 3 Lembaga ini Dorong Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Begini Alasannya
Awiek menilai hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan.
D.I. Yogyakarta diketahui sebelumnya mewacanakan karantina wilayah atau lockdown, sementara daerah lain menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan ada juga yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
BACA JUGA: Penjelasan Penting Kenapa Pertanyaan Pilih Pancasila atau Al-Quran Muncul
"Jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," ucapnya.
Menurut Awiek, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosialisasi dengan baik.
Dia mencontohkan penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang. Menurutnya hal itu menunjukkan ketidaksiapan dan tidak sinkronnya koordinasi penanganan Covid-19.
Awiek menyebut akibat yang ditimbulkan malah membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan, karena terlalu lama menahan beban statis.
"Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19," katanya.
Awiek juga menyarankan sebaiknya diterapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk semua perkantoran, karena penyebaran COVID-19 klaster perkantoran semakin bertambah.
Langkah itu menurutnya penting, khususnya di instansi pemerintahan.
WFH penting diberlakukan secara ketat selama 14 hari ke depan karena mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran COVID-19.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang