jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mendukung pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali.
Selain itu, Anas menyatakan apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pelaksanaan di lapangan harus diperketat.
BACA JUGA: Polisi Jerat Tersangka Baru Kericuhan Saat Penertiban PPKM Darurat
Menurut dia, hal itu supaya kebijakan PPKM darurat efektif menekan kasus positif Covid-19.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata Anas Thahir dalam keterangannya, Rabu (14/7).
BACA JUGA: Kota Padang Resmi Menerapkan PPKM Darurat
Dia mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih supaya PPKM darurat efektif.
Anas menuturkan salah satu catatan PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan antara lain masih banyak nonesensial atau nonkritikal beroperasi seperti biasa.
BACA JUGA: WNA Masuk Indonesia saat PPKM Darurat, Luhut: Jangan Terlalu Cepat Ngomong
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," kata Anas.
Menurut Anas, pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendukung perpanjangan PPKM darurat.
Menurutnya, apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 harus dipikirkan secara matang.
"Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kami mengawasi kebijakan tersebut," kata Nurhadi.
Selain itu, dia menilai pemerintah perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas.
"Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM darurat," katanya.
Dia mengimbau masyarakat agar menjalani ketentuan PPKM darurat dan selalu menjalankan protokol kesehatan.
"Jangan termakan berita hoaks tentang Covid-19 dan secara sadar malah menyebarluaskan karena ini akan menambah kepanikan," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy