jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan pandemi Covid-19 mendorong banyak sektor memanfaatkan sistem digital.
Sebab, digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal).
BACA JUGA: Saran Google agar Ekonomi Digital Indonesia Melejit Pascacovid
Namun, untuk mendorong pemerataan digitalisasi dibutuhkan berbagai penunjang, di antaranya adalah infrastruktur digital, sumber daya manusia yang mumpuni, dan regulasi sebagai dasar hukum.
"Infrastruktur adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang ekonomi digital," ujar Yose dalam keterangan yang dikutip, di Jakarta, Kamis (9/2).
BACA JUGA: Hadapi Isu Resesi 2023, Ekonomi Digital Dinilai jadi Solusi Terbaik
Menurut dia, saat ini infrastruktur seluler cukup baik meskipun ada sejumlah masalah terkait adaptasi pada teknologi yang lebih canggih.
Dia mencontohkan berbagai negara sudah menggunakan teknologi generasi kelima (5G), tetapi banyak daerah di Indonesia masih banyak menggunakan jaringan teknologi generasi ketiga (3G).
BACA JUGA: Langkah Perhutani Menghadapi Bisnis Ekonomi DigitalÂ
Oleh karena itu, CSIS menilai pemerintah harus lebih memperhatikan potensi teknologi dan jaringan seluler.
Yose mengakui banyak ganjalan dalam proses pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Namun, dia menyebutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan transformasi digital harus tetap dijalankan. Sebab, jika mandek, justru akan merugikan masyarakat.
Pemerintah pun perlu meningkatkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tempat-tempat yang belum banyak memiliki jaringan tersebut, seperti di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia. "Sudah seharusnya diberikan support dan disubsidi pembangunannya, jika dibangun di tempat yang sulit seperti wilayah 3T,” kata Yose.
BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
Pemerintah sedang berupaya mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga pelosok Nusantara, khususnya di masa kedua pemerintahan Jokowi 2019 – 2024. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia akan tersambung internet hingga 2024.
Data menunjukkan, terdapat 83.218 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 84,9 persen desa sudah tersambung internet, tapi sebanyak 15,1 persen desa atau 12.548 desa belum memiliki akses terhadap internet. Mayoritas desa yang belum tersambung dengan internet tersebut berada di wilayah 3T, yaitu sebanyak 73 persen. Hanya 27 persen desa berada di daerah non-3T.
Sejak 2021, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dipercepat. Tujuannya agar terjadi pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk meminimalkan kesenjangan digital tersebut, terutama di wilayah 3T, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program strategis percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Program tersebut merupakan satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas. Tiga program lainnya adalah Palapa Ring, Satelit Multifungsi dan Akses Internet.
Namun, belakangan industri telekomunikasi tersentak seiring langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar menyidik dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G tahap I periode 2020-2021.
Hingga awal Februari ini sudah ada puluhan saksi diperiksa. Kejagung sudah menetapkan lima tersangka yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta dan akademisi. Intensifnya penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur digital yang dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T tersebut.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul