jpnn.com, JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation menilai perjalanan Indonesia untuk bertengger di tingkat negara berpendapatan tinggi masih panjang.
Ketua Dewan Direksi CSIS Djisman Simanjuntak mengatakan pendapatan per kapita Indonesia harus tumbuh rata-rata 4,86 persen per tahun selama 24 tahun untuk mencapai predikat tersebut pada 2045.
BACA JUGA: Ekonom CSIS: UU Cipta Kerja Meningkatkan Daya Tarik Investasi
Indonesia pun membutuhkan banyak investasi yang membawa teknologi baru.
"Untuk investasi datang, kita butuh keterbukaan yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan fasilitasi," kata Djisman dalam webinar bertajuk "50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi" di Jakarta, Rabu (4/8).
BACA JUGA: Ngeri! Prof Bambang Buka-bukaan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ada Kata Kutukan
Menurutnya, Indonesia harus terbuka terhadap kerja sama dengan negara lain. Namun, keterbukaan ini mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan modal sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.
Djisman juga memandang Indonesia perlu melakukan revolusi kewirausahaan dengan mengarahkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan.
BACA JUGA: Serikat Karyawan Garuda Menjerit, Sebut Kata Diskriminasi
Di samping itu, pemerintah perlu memperkecil peranan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang telah bisa didistribusikan oleh pelaku usaha swasta.
Djisman mencontohkan dahulu Pemerintah Inggris mengambil alih pengolahan gas dan air dari pelaku usaha swasta yang enggan mendistribusikan kedua SDA tersebut.
"Kebanyakan teknologi saat ini telah bisa dibagi-bagi, dalam ini, negara tidak perlu hadir dalam bentuk perusahaan negara. Tinggalkan itu pada kompetisi tapi pagari dengan peningkatan kapasitas," ucapnya.
Pemerintah hanya perlu meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan pelaku usaha swasta yang lebih besar. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan jaring pengaman sosial, serta memastikan korupsi tidak terjadi.
"Dalam masa transformasi kecepatan tinggi, korupsi adalah penghalang yang luar biasa. Karena itu, pendekatan yang kita pakai lewat KPK tidak cukup, kita butuh pendekatan sistemik untuk menghadapi korupsi besar," imbuhnya. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia