MANOKWARI-- Pemerintah pusat diingatkan agar tidak gegabah melakukan penghapusan atau penggabungan daerah baru hasil pemekaran yang ada di wilayah Papua dan Papua BaratPemerintah harus mempertimbangkan dampak yang bakal muncul bila kabupaten/kota hasil pemekaran dihapuskan
BACA JUGA: Antasari Sempat Terlihat Tegang
Kebijakan penghapusan daerah pemekaran di dua provinsi paling timur itu bisa memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan masalah baru di bumi Cenderawasih itu.Peringatan itu disampaikan anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy di Manokwari, kemarin (15/12)
BACA JUGA: Pemeriksaan Susno Tunggu Pulang dari LN
Bisa mengakibatkan kemaharahan masyarakat," ujarnya.Dia menjelaskan, berdasarkan hasil evalusi pemerintah pusat terdapat beberapa daerah pemekaran baru terancam dihapus
BACA JUGA: Tekan Jumlah Pejabat Masuk Bui
Evaluasi terhadap daerah pemekaran ini, lanjut Irene, merupakan salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIEvaluasi dianggap penting sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan’’Sementara saya bilang adaTetapi saya belum bisa menggambarkan atau menjelaskanItu nanti akan ditetapkan oleh Depdagri berdasarkan hasil evaluasi,’’ ujar Irene menjawab pertanyaan Radar Sorong di Swiss-belhotel usai bertemu tokoh masyarakat.
Meski hasil evaluasi Depdagri terhadap daerah-daerah baru hasil pemekaran menyebutkan ada banyak daerah yang dinilai buruk, Irene meminta khusus daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat agar diperlakukan secara khususAlasannya, secara geografis pemekaran di Papua dan Papua Barat memang diperlukan
"Perlu diberi toleransi karena daerah ini masih tertinggal dibanding daerah lainnya.Saya berdoa, jangan sampai (ada penghapusan kabupaten)Mungkin kita perlu diberi toleransi karena kita ini jauhPertimbangan dampak politik sangat penting dan ini harus menjadi catatan pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Irene menjelaskan, kondisi di Papua tidak bisa disamaratakan dengan daerah lainnyaSehingga sebelum mengambil keputusan pemerintah pusat setidaknya memanggil anggota DPR-RI, DPD asal Papua dan Papua Barat untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi
‘’Sebelum mengumumkan, kami ini juga harus dipanggilKami wakil-wakil rakyat harus dipanggil, supaya bisa memberi masukanJangan nanti barang itu turun (penghapusan daerah pemekaran), bukannya menjadi baik, tapi malah membuat masalah baru lagi,’’ tandasnya(lm/jus/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terapkan Perda Bermasalah, DBH Disunat
Redaktur : Soetomo Samsu