Tekan Jumlah Pejabat Masuk Bui

Pemda Diminta Konsultasi ke BPKP

Selasa, 15 Desember 2009 – 19:53 WIB

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi meminta seluruh pemda untuk lebih sering berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah masing-masingKonsultasi dengan lembaga pengawas internal pemerintah itu dianggap penting guna meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan daerah

BACA JUGA: Terapkan Perda Bermasalah, DBH Disunat

Bahkan, mantan gubernur Sumbar itu mempersilakan pemda bila mau mengkaryakan auditor BPKP di pemda masing-masing.

"Manfaatkan BPKP yang ada di daerah
Sebagai auditor pemerintah, BPKP bisa diajak konsultasi ketika ada keraguan melaksanakan proyek-proyek tertentu

BACA JUGA: Kelulusan CPNS Bisa Dianulir

Kalau ada yang minta dikaryakan, silakan
Itu akan banyak membantu pengelolaan keuangan di daerah," ujar Gamawan Fauzi saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2009 di Jakarta, Selasa (15/12)

BACA JUGA: Pengusaha Manjakan Aparat Sejak Dini

Acara ini dihadiri para sekda dan kepala biro keuangan dari sejumlah pemda di Indonesia.

Saat ditanya apakah akan ada kerjasama resmi Depdagri dengan BPKP untuk hal tersebut, Gawaman mengatakan, apa yang disampakan masih sebatas saranNamun dikatakan, konsultasi pemda dengan BPKP memang sangat penting karena di BPKP banyak tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan dan auditor"Di BPKP itu banyak sekali tenaga-tenaga akuntan profesionalJadi, jika daerah ragu dalam melaksanakan suatu proyek, ya BPKP kan bisa dimintai advice," ujarnya.

Dia juga mengatakan, kerjasama ini sekaligus bisa menekan jumlah pejabat daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena tindak pidana penyalahgunaan penggunaan keuangan daerahDisebutkan, saat ini sudah ada semacam kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan di satu pihak, dengan BPKP sebagai auditor internal pemerintah di pihak lain

Kejaksaan atau kepolisian akan mengambil langkah pengusutan suatu kasus dugaan korupsi bila sudah ada rekomendasi hasil temuan dari BPKP"Nah, dengan demikian, jika pemda sudah ada kerjasama dengan BPKP, mudah-mudahan tidak banyak yang masuk penjara," ungkap Gawaman, yang juga mantan Bupati Solok itu(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal Reformasi, Tunjangan Dipangkas


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler