JAKARTA - Wacana yang dilontarkan pemerintah untuk mengakhiri pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Paua Barat, mendapat penolakan dari daerahSebab, tiga daerah yang selama ini menerima dana Otsus itu masih belum siap melaksanakan pembangunan bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita saat ini masih tergantung pada APBN
BACA JUGA: Pemerintah Ingin Akhiri Dana Otsus
Pendapatan dari APBN mencapai 95 persen dan lima persen dari APBDBACA JUGA: RI Tempatkan Atase di Jordania dan Suriah
Sedangkan sekarang PAD Papua saja belum mencapai Rp500 miliar," ungkap Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan di DPR RI, Senin (6/12).Namun demikian Barnabas menyadari bahwa Papua tidak mungkin selamanya menggantungkan nasib pada pemerintah pusat
"Dalam 10 tahun ke depan, Papua harus bisa mandiri secara fiskal sehingga bisa membiayai dirinya sendiri
BACA JUGA: Oman Tolak Pembentukan Atase RI
Saat ini kita sedang membangun hydropower (proyek listrik bertenaga air) yang nantinya mau dibeli FreeportKita berharap sebelum tahun 2021, PAD Papua bisa menembus Rp10 triliun," kata SuebuMenurutnya, dana Otsus sebesar Rp 21,4 triliun yang diterima Papua sejak 2002 telah tersalurkan dengan baik pada lima sektor prioritas sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang dana OtsusPada tahun 2006, dari dana Otsus sebesar Rp2,9 triliun terserap sebesar 83,81 persenPada tahun 2007, daya serap dana Otsus di Papua mencapai 92,41 persen dari Rp3,2 triliunPada tahun 2008, dari anggaran Otsus sebesar Rp3,5 triliun mampu terserap sebesar 92,45 persenPada tahun 2009, ketika dana Otsus turun menjadi Rp2,6 triliun, daya serapnya mencapai 82,94 persen.
"Sekarang di tahun 2010 dengan anggaran Rp2,6 triliun, per semester satu daya serap sudah mencapai 70 persen lebih dan sampai akhir tahun pasti lebih besarDi seluruh Indonesia, daya serap penyaluran Otsus Papua merupakan yang tertinggi," klaim Suebu
Sementara Gubernur NAD Irwandi Yusuf dalam rapat yang sama mengatakan, selama ini penyaluran dana Otsus di Aceh telah memberi dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
"Hal ini bisa dilihat dari indikator ekonomi makro Aceh yang terus meningkatPada semester I/2010 mencapai 5,4 persenSelain itu angka kemiskinan turun menjadi 20,98 persen untuk semester I/2010Padahal tahun 2007, angka kemiskinan masih 30 persen," jelas Irwandi.
Namun demikian sama halnya dengan Gubernur Papua, Irwandi juga menyadari bahwa tidak selamanya Aceh harus menunggu suntikan dana dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalannyaKarena itu, pola pertumbuhan ekonomi di Aceh terus dimaksimalkan dengan prioritas pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Aceh harus siap dan mandiri dengan PAD-nya, jadi jika dihentikan dana Otsus tidak akan berdampak besar bagi masyarakatMeski saat ini kita akui, bahwa dana Otsus memang masih sangat diperlukan daerah," kata Irwandi.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Minim Hambat Penambahan Atase Ketenagakerjaan
Redaktur : Tim Redaksi