Daerah Dinilai Belum Mampu Urus Pendidikan

JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar menilai, kebijakan otonomi daerah (otda) yang menyerahkan urusan pendidikan ke pemerintah kabupaten/kota, merupakan kebijakan yang terlalu gegabah

“Saya kira, keberanian untuk mengotdakan pendidikan itu sangat gegabahPendidikan itu kan basic pembangunan manusia

BACA JUGA: Menguat, Desakan Sentralisasi Pendidikan

Lagipula, otda sendiri pun belum teruji,” ujar Dedi ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Senin (7/11).

Sebenarnya, lanjut Dedi, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari desentraliasi pendidikan tersebutSebut saja, masalah guru dan jabatan kepala sekolah

BACA JUGA: Desentralisasi Pendidikan Hingga Provinsi Saja

“Guru jadi terkooptasi kepentingan politik lokalKepala sekolah yang bagus, akan dilengserkan karena tidak mendukung kepada daerahnya,” ujar Dedi.

Dia setuju urusan pendidikan ditarik lagi menjadi urusan pusat

BACA JUGA: Di Sabah, 28 Ribu Anak TKI tak Sekolah

Hanya saja, lanjutnya, peralihan dari desentralisasi menjadi sentralisasi, menurutnya memang harus dilakukan secara bertahap karena tentunya akan terkait dengan undang-undang

Dikatakan, mungkin bisa dimulai dengan sentraliasi masalah guru“Kalau perlu, guru harus ada ikatan dinasSehingga, guru tidak akan terkena dampak politik lokal dan bisa ditempatkan di mana sajaGuru dikembalikan pada pusat,” imbuhnya.

Dedi menambahkan, jika tata kelola otda ke depannya sudah membaik, maka tidak menuntup kemungkinan jika daerah diberi kewenangan kembali“Untung saja saat ini masalah anggaran atau keuangan tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah, dan masih sebagian dikelola oleh pusatKalau tidak, bisa semakin berantakanKarena daerah memang belum siap menghadapi desentralisasi atau otda ini,” paparnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Peningkatan Pembangunan Kualitas Pendidikan Merayap