BANDUNG - Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di berbagai daerah ternyata terus tersendat-sendatBahkan, belum semua provinsi memiliki Perda RTRW.
Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sofyan Bakar mengungkapkan, baru sembilan provinsi saja yang sudah menyelesaikan Perda
BACA JUGA: WNI di Luar Negeri Harus Pulang Urus E-KTP
"Perda RTRW itu salah satu Perda yang harus dievaluasi pemerintah pusatMenurutnya, banyak hal yang membuat daerah tersendat-sendat dalam menuntaskan Perda RTRW
BACA JUGA: Kemenpan-RB Dorong Moratorium Perjalanan Dinas
Ia mecontohkan daerah yang harus melakukan alih fungsi hutan demi penyusunan RTRWNamun sebelum ada persetujuan DPR, harus ada tim terpadu yang turun ke lapangan untuk menginventarisasi lahan yang akan dialihfungsikan
BACA JUGA: Sudah Ada Remunerasi, Stop Tunjangan Proyek
"Setelah itu baru dibawa ke DPR, cek lapangan lagi, lalu ke Menteri Kehutanan dan baru dikeluarkan SK MenhutItu saja bisa 200 hari," sebut Sofyan.Belum lagi, penyusunan RTRW biasanya juga memunculkan konflik"Karena pengguna RTRW itu kan masyarakat dan pemerintah, di situlah biasanya muncul gesekan antara masyarakat dan pemerintah," ucapnya.
Namun tak hanya itu saja persoalan menyangkut RTRWMenurut Sofyan, ada daerah yang memiliki konsep RTRW ideal, namun sulit drrealisasikan"Karena banyak kepentingan soalnya di dalamnya," katanya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa daerah harus hati-hati dalam mengeluarkan izin penggunaan lahanSebab, ada sanksi jika penggunaan lahan juga menyalahi peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW"Sanksinya bisa administratif bahkan pidanaDan itu (sanksi) bukan hanya bagi pemberi izin, tetapi juga penerima izin," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Jaminan Persalinan tapi Melahirkan di Rumah
Redaktur : Tim Redaksi