JAKARTA--Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Sutrisno mengatakan tahun 2012 mendatang pihaknya akan mengucurkan dana sebesar Rp2,843 triliun.
Dana itu menurut Sutrisno akan mengalir ke sejumlah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia"Diharapkan, dengan kucuran anggaran itu, wilayah perbatasan dapat dikelola lebih baik," kata Sutrisno, saat diskusi bertema ‘Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia’, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (21/10).
Anggaran itu nantinya akan diperuntukkan bagi 12 provinsi, 24 kab/kota, dan 39 kecamatan
BACA JUGA: Rizal Ramli: SBY-Boediono Kena Penyakit
Meliputi diantaranya provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulaun Riau, Sulawesi Utara, dan Maluku."Dari total Rp2,843 triliun, sekitar Rp1,78 triliun diperuntukkan bagi 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (lapis pertama)
Sutrisno mejelaskan, anggaran itu berasal dari 18 kementerian yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan
BACA JUGA: UU Penyiaran Harus Bersifat Spesialis
Karena itu, anggaran harus digunakan untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan, seperti sarana-prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat.Dalam acara yang sama, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengelola wilayah perbatasan secara sistemik
Karena itu, Mahfudz menyarankan tiga pendekatan terpadu dalam pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan, yakni sabuk keamanan, sabuk informasi dan sabuk pembangunan.
Sementara Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal menambahkan, daerah perbatasan memang tidak mudah diawasi
BACA JUGA: TVRI Dinilai Gagal
Pasalnya, perbatasan yang ada itu berupa berupa darat, laut, serta udara."Selama ini, Indonesia fokus mengawasi wilayah perbatasannya berupa daratItupun dirasa sangat sulit karena perbatasan di darat ternyata tidak sederhana, karena ditentukan berdasar garis sungai, koordinat, hingga water side," ujar Hasjim Djalal.
Karena itu, menurut dia, dalam menyelesaikan wilayah perbatasan, Indonesia sebaiknya juga menggunakan cara diplomasi, selain mendasarkan pada titik koordinat tapal batas itu sendiriCara itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Karenanya perlu satu otoritas, misalnya BNPP. Bagaimana mensinkronkan ini sampai sekarang, itu tidak jelasIndonesia gagal menjaga wilayah perbatasan karena kurangnya kemampuan untuk mengelola, dan menjaga perbatasanPengelolaan itu soal kemampuan, penjagaan jugaKita punya perbatasan sangat luas, seharusnya kita tingkatkan pengawasan,” saran Hasjim(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MA Evaluasi Vonis Bebas Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi