JAKARTA--Kalangan anggota Komisi I DPR mengungkap kekecewaannya terhadap kinerja TVRIPasalnya, meski sudah diguyur dengan APBN sebesar Rp650 miliar setiap tahunnya namun materi penyiarannya tetap saja tidak dilirik publik.
"TVRI disuntik dengan APBN sebesar Rp650 miliar setiap tahunnya, tapi misi utamanya untuk menyampaikan misi kebangsaan tidak kunjung terlihat," kata anggota Komisi I DPR, dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), Helmi Fauzi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (21/10).
Menurut Helmi, ketidakberdayaan TVRI dalam mengemban misi kebangsaan tersebut saat ini juga sudah menjadi perhatian Komisi I DPR
BACA JUGA: MA Evaluasi Vonis Bebas Koruptor
Wacana yang kini berkembang antara perlunya reformasi total terhadap manajemen TVRI melalui rekrutmen profesional secara terbuka."TVRI harus direformasi total dan harus ada rekrutmen profesional guna mengurus asetnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri
Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Max Sopacua menjelaskan saat ini TVRI sedikitnya memiliki 6500 karyawan dengan status pegawai negeri sipil (PNS).
"Jumlah karyawannya saat ini sekitar 6500 orang
BACA JUGA: Dirut PLN Sementara Dipegang Dua Direks
Mereka mau dikemanakan karena statusnya juga PNSBACA JUGA: Dua Koruptor Divonis Bebas, KY Minta MA Bersikap
Kalau akan diberhentikan, dalam hitungan saya harus ada dana seitar Rp2 triliun untuk memberikan jaminan hari tuanya," kata Max.Beda dengan karyawan televisi swastaMenurut Max, kalau bosnya mau pecat karyawan, hari itu juga bisa dipecat dan saat itu juga ada penggantinya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa 2 Jam, Angie Bantah Terlibat
Redaktur : Tim Redaksi