jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menegaskan bahwa pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan beras nasional. Mengingat, kebijakan impor beras untuk operasi pasar di setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung dari jumlah stok dan kebutuhan di setiap daerah.
“Bukan hanya di Jakarta, untuk pengadaan stok atau pengadaan impor harus memikirkan daerah-daerah lain. Tidak boleh disamakan, (jumlah) impor di Jakarta boleh untuk impor di pulau-pulau di Indonesia Timur, atau di Indonesia bagian barat atau di Kalimantan. Karena daerah mempunyai perhitungan dan kalkulasi sendiri,” ujar Parlindungan Purba saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Beras Cipinang, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Saat Sidak, Senator Bilang Begini
Dengan dicermati kembali kebijakan impor beras, Parlindungan berharap agar para petani di daerah dapat terlindungi. Menurutnya, dengan adanya kebijakan impor justru bisa melemahkan harga produk lokal, yang berimbas pada menurunnya kesejahteraan para petani.
“Bulog harus mempunyai kebijakan untuk melindungi masyarakat petani. Bulog tidak hanya melakukan impor beras, tetapi memanfaatkan daerah-daerah sebagai kantong beras dibandingkan bergantung pada impor beras,” katanya.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Kabar bagus, Perumnas Siapkan 15 Ribu Flat
BACA JUGA: Pertamina Akan Bangun Rumah Sakit di Arab Saudi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Market Share Keuangan Syariah tak Capai Target
Redaktur : Tim Redaksi