Daerah Tagih Janji SBY Soal Perbatasan

JAKARTA - Kinerja 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dibawah SBY-Boediono sepertinya tak terlalu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di wilayah perbatasanBahkan bisa dikatakan selama 100 hari kinerjanya dalam hal pengelolaan perbatasan, SBY masih mengecewakan.

Penilaian itu disampaikan anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Erma Ranik, Kamis (28/1)

BACA JUGA: Habis Hanya untuk Pencitraan

Ia mengungkapkan, SBY saat berkunjung ke Kalimantan Barat pada 2005 pernah berjanji akan segera merealisasikan badan khusus yang menangani masalah daerah perbatasan"Presiden harusnya segera membuktikan omongannya mau menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan republik

BACA JUGA: Tuding Jaksa Agung Terlalu Berambisi

Banyak janji hebat tapi realisasi jalan di tempat," ucapnya.

Dia mengatakan, rakyat perbatasan sudah ratusan kali menyampaikan aspirasi tapi tidak ada tindaklanjuti yang berarti dari pemerintahSepanjang pemerintahannya, lanjut Erna, SBY sebatas menggelontorkan wacana, sementara langkah lanjut belum dapat dirasakan rakyat.

Erma juga menyoroti komitmen pembangunan infrastruktur dan penyediaan listrik di perbatasan

BACA JUGA: Golkar Simpulkan 54 Pelanggaran Kasus Century

Menurutnya, dalam dua hal itu rapor pemerintah masih merah"100 hari waktu pemerintah habis untuk menertibkan partai koalisi, sementara rakyat di daerah terabaikan," katanya.

Terakhir kali, SBY melontarkan wacana tentang pembangunan perbatasan dengan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)Sedianya, pembentukan badan ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres), dihari ke-100 masa pemerintahannya yang bertepatan dengan hari ini.

BNPP nantinya akan mengkoordinasikan penanganan daerah-daerah perbatasan dalam bentuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang aksinya akan dilaksanakan oleh setiap kementerian, sehingga kawasan perbatasan itu menjadi kawasan yang betul-betul majuBadan tersebut merupakan lembaga non-departemen yang kewenangannya lebih banyak pada mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan.

Selain Perpres tentang BNPP, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II pada hari ke-100 masa kerjanya juga akan menerbitkan Perpres tentang Komite Kemandirian Industri Pertahanan (KKIP)(Lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rezim Dilanjutkan, Rakyat Makin Menderita