JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan menilai program 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono dinilai banyak takabur dan hanya dihabiskan untuk pencitraan dibandingkan bekerja secara nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalanPenilaian itu disampaikan Ketua Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, di dampingi sejumlah unsur pimpinan Fraksi PDI-P saat memberikan keterangan pers di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/1)
BACA JUGA: Tuding Jaksa Agung Terlalu Berambisi
Seharusnya, kata Hasanuddin, dalam 100 hari pemerintah fokus pada koordinasi saja karena untuk menguasai permasalahan dibutuhkan waktu 6 bulan
BACA JUGA: Golkar Simpulkan 54 Pelanggaran Kasus Century
100 hari ini lebih banyak pada pencitraan saja," ujarnya.Sebagai Wakil Ketua Komisi I, Hasanuddin mengkritisi tiga poin
BACA JUGA: Rezim Dilanjutkan, Rakyat Makin Menderita
"Sampai sekarang tidak jelas apa yang dialihkan, dialihkan kepada siapa, dan aset yang dialihkan berapaKami menganggap program ini nol besar," tegasnya.Kedua, kata dia, janji untuk menindaklanjuti perumusan peradilan militerProgram ini dimasukkan dalam 100 KIB II, tapi dalam pelaksanaan belum ada hal yang signifikan, termasuk RUU Peradilan Militer juga belum diajukan pemerintah sebagai program dalam legislasi"RUU itu bahkan tidak masuk prioritas Prolegnas," ujarnya.
Sedangkan poin ketiga adalah janji memberikan tunjangan khusus bagi TNI dan pegawai PNS di daerah perbatasan yang sampai hari ini belum terealisasi"Citizen service untuk WNI yang kita anggap strategis dari sembilan negara yang diungkapkan ternyata hanya ada di Singapura saja yang sudah terealisir," terang Hasanuddin.
Sementara Sekretaris F-PDIP DPR Bambang Wuryanto mengatakan, kacamata program 100 hari KIB II terdiri dari 45 program pokok dan 129 rencana aksi yang tersebar di seluruh komisi DPRTetapi itu semua hanya instruksi presiden saja yang menciptakan kesan baik dan diharapkan mampu memberi daya kejut"F-PDIP telah mengamati dan mencermati ituTapi dari semua itu yang akan dikritisi oleh PDIP yang masuk melalui Komisi I dan XKomisi I masuk prgram strategis dan Komisi X berkaitan dengan pendidikan anak bangsa," kata Bambang.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Pilih Bela Rani
Redaktur : Tim Redaksi