jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhati-hati dalam mengerjakan proyek pembangunan kereta cepat, meski itu dikerjakan melalui B to B (business to business).
Presiden memastikan dana proyek itu tidak akan diambil dari APBN, karena dikerjakan BUMN Indonesia dengan Tiongkok.
“Walau demikian saya minta agar BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent dan hati-hati dalam mengkalkulasi. Terutama di equity-nya. Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat,” tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) soal kereta cepat di kantor presiden, Jakarta, Senin (4/1).
Terkait pembangunan infrastruktur kereta cepat maupun medium itu ia juga meminta agar bisa dipercepat pengerjaannya. Termasuk proyek yang di luar Jawa seperti di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera.
BACA JUGA: KPK Batasi Ruang Gerak RJ Lino
“Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau enggak bisa semester I ya semester II. Tapi tahun ini. Kalau tidak bisa bulan Juni ya enggak apa-apa. Tapi Oktober atau November tahun ini pembangunannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Terutama mengenai sejauh mana kendala dan hambatan yang ada. Termasuk dalam proses perizinan. Izin trase dan izin pembangunan
BACA JUGA: Kasus Din Minimi, Saatnya Otsus Aceh dan Papua Dievaluasi
“Saya juga ingin mendengar rekomendasi dari gubernur, bupati, dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase kereta cepat ini. Apa ada kendala penyesuaian RTRW, sebagai akibat dilalui kereta api cepat yang akan kita kerjakan dalam waktu sesegera mungkin,” kata Jokowi.
Hadir dalam rapat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (flo/jpnn)
BACA JUGA: KPK Ungkap Strategi Khusus Menggarap RJ Lino
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Harus Usut Semua Yang Terlibat Kasus Mobil 8
Redaktur : Tim Redaksi