jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sembilan saksi untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang melibatkan Bupati Ade Yasin.
"Dipanggil untuk tersangka AY (Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5).
BACA JUGA: KPK Sebut Ade Yasin Kutip Uang dari Bawahan untuk Suap Pegawai BPK
Sembilan saksi itu, yakni Kasubag pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bogor Unu, pegawai RSUD Cibinong Aji, Kasubbid Gaji BPKAD Kabupaten Bogor Ferry Syafari, Kabid Akti BPKAD Kabupaten Bogor Wiwin Yeti Heriwati, dan PNS di Dinas PUPR Kabupaten Bogor Khairul Amarullah.
KPK juga memanggil Kabid Aset BPKAD Kabupaten Bogor WR Pelitawan, Kasubbag Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor Rizki Setiawan, staf bagian perlengkapan Kabupaten Bogor Ridwan alias Awok, dan Kasubag Kesra Setda Kabupaten Bogor Iip.
BACA JUGA: Usut Kasus Suap Ade Yasin, KPK Periksa 9 Saksi
KPK berharap mereka semua menghadiri panggilan penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami perkara dalam kasus ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka. Ade menjadi tersangka pemberi uang dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
BACA JUGA: Meski Ade Yasin Berurusan dengan KPK, Program Satu Miliar Satu Desa Tetap Berjalan
Selain Ade, pemberi suap ialah Ketua Sub Bidang (Kasubid) Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah. Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor Maulana Adam dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.
Selain itu, tersangka penerima suap dalam kasus ini ialah pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anton Merdiansyah, BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita.
BPK awalnya menemukan sejumlah pengadaan proyek infrastruktur yang bermasalah di Dinas PUPR Pemkab Bogor. Ade diduga menyuap BPK perwakilan Jawa Barat itu untuk meniadakan temuan itu sekaligus menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sinyalir Ade Yasin Perintahkan Anak Buah untuk Suap Auditor BPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga