Dana Anggaran Rp.3 Triliun Menguap di Papua

JAYAPURA- Masalah pengelolaan dana di Papua nampaknya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusatSimak, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ada dana sebesar Rp

BACA JUGA: Giliran Abdillah jadi Saksi Kasus Damkar

3 Triliun dana publik  yang belum bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh para pengelola Bumi Mutiara Hitam itu."Anggaran sebesar Rp3 triliun yang belum bisa dipertanggung jawabkan itu tersebar secara merata di seluruh Pemda Kabupaten/Kota, termasuk Pemproov Papua," kata Kepala perwakilan BPK Papua Blusser Rajagukguk kepada wartawan di Jayapura, Senin (9/11) malam.

Menurut Bluser, dana anggaran sebesar itu menguap sejak tahun 2001 hingga tahun 2007

BACA JUGA: 2 Tewas, 78 Rumah Rusak

Hingga akhirnya, Bluser mengaku tidak hafal daerah mana saja yang hingga kini belum bisa mempertanggunjawabkan penggunaannya"Saya tidak hafal daerahnya, tetapi ini merata hampir di seluruh Kabupaten/kota dan bahkan Pemprov juga," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan tim 8 DPD RI.

Apakah dana itu menguap begitu saja, karena dikorupsi? Blusser belum berani memastikan begitu

BACA JUGA: Pencemaran DAS Barito Parah

'Pada umumnya memang akibat lemahnya administrasi pemda," kata BluserMisalnya, lanjut Bluser, dana bantuan yang diperuntukkan untuk pembangunan sekolahKuitansi penyerahan dana anggaran ada"Namun, pertanggung jawaban pemakaian anggaran itu tidak ada," tegasnyaMenyikapi persoalaan ini, Bluser mengaku lebih berhati-hatiKarena lemahnya sistem administrasi atau karena memang ada unsur kesengajaan"Kita memang tidak bisa langsung menuduhHarus berhati-hati, dalam melihat permasalahan ini."

Soal ketidak jelasan penggunaan anggaran di Papua juga diakui oleh anggota DPD asal Papua Toni Tesar"Penggunaan dana anggaran di Papua pada umumnya memang tidak jelas," ujarnyaIa mencontohkan, dana pendayagunaan distrik sebesar Rp26 miliar untuk tahun 2008 saja, diindikasikan belum juga disalurkan kepada distrik maupun kampung oleh pemerintah daerah"BPK menemukan indikasi korupsi, sebaikan BPK bekerja sama dengan Polisi dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas persoalan iniKarena jika didiamkan, akan terjadi kerugian negara yang sangat besar," kata Tesar.

Tesar juga mendesak BPK untuk segera menindaklanjuti temuannya ituSebab, jika tidak langsung diusut, dikhawatirkan aparat akan kesulitan melakukan pengusut ketika pejabat yang dicurigai sudah diganti"Lebih parah, kalau mereka sudah melarikan diriSehingga sulit untuk melacaknya," Tesar menegaskan.(nls/aj)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Pekanbaru Serahkan Konsep PLTU