BACA JUGA: Lampung Pengimpor Sapi Terbesar
Dalam usulan yang disampaikan Fraksi Golkar tersebut, dana aspirasi diusulkan sebesar Rp 15 miliar per anggota dewan, dan diusulkan masuk dalam pembahasan RAPBN 2011."Sekarang sudah ada empat Panja membahas itu (RAPBN 2011), dan posisi pemerintah sudah menyampaikan pandangannya (menolak)
BACA JUGA: Impor Sapi Ancam Usaha Peternakan Lokal
Bagaimana akhir diskusinya, belum adaDitambahkan Agus, pada dasarnya pemerintah sejak awal sudah menolak usulan tersebut, karena menilai nantinya bisa terjadi tumpang-tindih dalam pengelolaan keuangan negara
BACA JUGA: Sempurnakan RUU Mata Uang, Pemerintah Ajukan 6 Usulan
Terlebih lagi, usulan yang disampaikan anggota dewan terhadap fungsi dan tujuan dana aspirasi, juga dianggap telah menjadi bagian program prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah."Kalau dari pemerintah, sudah jelas dan sudah sesuai dengan yang dibacakan pada tanggal 1 Juni lalu," kata Agus, mempertegas alasan penolakan pemerintah untuk menyetujui usulan tersebut.
Kalaupun nantinya dana aspirasi tetap akan menjadi usulan mendesak dari legislatif, Agus mengatakan bahwa pemerintah tetap akan mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan"Secara prinsip, kita ingin azas ekualitas, pemerataan dan keadilan tetap terjagaDan kita telah melakukan kajian terkait dengan undang-undang yang adaJadi, ini sedang dibicarakan oleh Panja, dan nanti di paripurna pasti akan ada hasilnya," pungkasnya(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Realisasi Raskin Sulit Capai 100 Persen
Redaktur : Tim Redaksi