jpnn.com - JAKARTA - Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Panja UP2DP) DPR, Totok Daryanto mengatakan penggunaan dana apsirasi Rp 20 miliar per anggota tidak akan diawasi secara khusus.
Ini disampaikan Totok saat konferensi pers sebelum memimpin Rapat Panja UP2DP di Senayan, Jakarta, Jumat (12/6). Totok menjelaskan bahwa UP2DP sendiri nantinya akan memuat dana dan informasi pengusul aspirasi program, meliputi nama, fraksi, dapil.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, NU Ajak Jokowi Ikut Istighotsah
Selain itu juga berisikan nama program, latar belakang usulan, provins, kabupaten/kota, serta penerima manfaatnya. Nah, mengenai pengawasannya, Totok menyebut tidak ada perlakuan khusus.
"Pengawasan itu memang tidak perlu diatur dalam draft karena APBN ada mekanisme auditnya sendiri, ada BPK, BPKP. UP2DP diintegrasikan dalam APBN dan APBD. Kalau sudah diintegrasi ya tidak pakai pengawasan khusus," kata Totok.
BACA JUGA: Wow...Sri Mulyani Didampingi FBI dalam Skandal Kondensat?
Politikus PAN itu juga tidak mempersoalkan bila ada anggota DPR yang menolak menggunakan dana tersebut. Dia katakan, hal itu merupakan hak angota yang telah diatur dalam tata tertib (Tatib) DPR.
"Kalau tidak mau menggunakan hak ini ya tidak apa-apa. Ini tidak ada kaitannya juga dengan mengambil alih kerja eksekutif karena yang namanya pembangunan bisa diusulkan oleh siapa saja. Kan DPR tugasnya mendengarkan aspirasi, pemerintah juga punya tugas menampung aspirasi," jelasnya.
BACA JUGA: Kapolri: Ibu Angkat ANG Diduga Psikopat
Terkait kekhawatiran program ini akan tumpang tindih dengan rencana pembangunan daerah dan program lain seperti dana desa, Totok juga memastikan itu tidak terjadi.
"Tidak ada tumpang tindih dengan Musrenbang. Tidak mungkin ada duplikasi anggaran karena (aspirasi) masuk di dalam alur pembahasan anggaran APBN. Di Komisi II juga akan dicermati," tegasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Proses Adopsi Ang Diaudit
Redaktur : Tim Redaksi