JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menolak ide Fraksi Partai Golkar mengenai dana aspirasi, lantaran pembagian dana itu hanya akan memperlebar jurang kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan luar JawaAnggota F-PD, Saad Mustafa menjelaskan, dalam setiap pemilu legislatif, jumlah daerah pemilihan (dapil) di Jawa jauh lebih besar dibanding jumlah dapil di luar Jawa
BACA JUGA: Andi Nurpati Didesak Mundur dari KPU
Dengan demikian, jumlah anggota DPR asal Jawa juga jauh lebih banyak dibanding yang berasal dari luar Jawa.Saad memberi contoh, untuk Jawa Barat saja, ada 11 dapil, dengan sekitar 100 orang anggota DPR
BACA JUGA: Andi Nurpati Tunggu Kepres Pemberhentian dari KPU
Sedang NTT misalnya, hanya dua dapil dengan 13 anggota DPR dari NTT yang ada di SenayanKarenanya, jika ada dana aspirasi yakni Rp15 miliar per anggota per tahun, maka dana yang dibagi itu akan lebih banyak tersalurkan untuk wilayah Jawa
BACA JUGA: Gayus: Ada Konspirasi Lemahkan BK DPR
"Dengan demikian, semakin mempersulit upaya pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa," ungkap Saad Mustafa dalam diskusi bertema dana aspirasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/6).Alasan kedua mengapa F-PD menolak dana aspirasi, lantaran ini akan berdampak kepada matinya sistem reward and punishmentSelama ini, politisi Senayan yang kinerjanya buruk dan malas menemui konstituennya di dapil, maka akan dihukum oleh rakyat dengan tidak dipilih lagi di pemilu berikutnyaSebaliknya, yang rajin ke dapil dan berkinerja bagus, maka akan dipilih lagi.
Dana aspirasi, lanjutnya, sengaja digulirkan oleh para politisi yang malas, namun ingin tetap mendapatkan citra yang baik di mata para konstituennya"Itu hanya jalan pintas untuk mengangkat citra anggota DPR yang malas," cetusnya.
Pembagian dana aspirasi, kata mantan Ketua Tim Sukses Anas Urbaningrum saat Kongres PD II di Bandung itu, juga akan membuat pertarungan antara caleg incumbent dengan caleg yang baru, menjadi tidak fairPasalnya, caleg incumbent sudah membangun citra dengan memanfaatkan dana aspirasi, sedang caleg yang baru harus berjuang dengan modal dari kantong sendiri.
Alasan ketiga, dana aspirasi hanya mengacaukan sistem perimbangan keuangan, yang basis penganggarannya ada di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat"Tidak ada basis anggaran di dapil," cetusnyaMekanisme penganggaran juga sulit, karena dana aspirasi jumlahnya cukup besar yakni Rp15 miliar kali 560, yakni mencapai Rp8,4 triliun(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisruh Pilkada Dipicu Permainan di KPUD
Redaktur : Tim Redaksi