jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y menduga pemerintah telah memblokir dana bantuan untuk madrasah dan pesantren senilai Rp 500 miliar.
Nurhuda kemudian mempertanyakan alasan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran tersebut.
BACA JUGA: Ivermectin Bisa Menjadi Obat AntiCovid-19, Ini 3 Kelebihannya
Dia menilai sikap tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mengurangi potensi learning loss bagi pelajar madrasah dan santri pondok pesantren.
"Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp 500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir."
BACA JUGA: Santri Tewas Dikeroyok, LaNyalla Angkat Bicara
"Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat," ujar MF Nurhuda Y dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6).
Menurut Nurhuda, pesantren dan madrasah merupakan tulang punggung pendidikan karakter bagi anak bangsa.
BACA JUGA: Ketum PKB Ingatkan Pemerintah, Jangan Tumpang-tindih!
Di pesantren dan madrasah ada ratusan ribu hingga jutaan anak-anak Indonesia yang menjadi peserta didik.
Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI itu, di masa pandemi COVID-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif karena mayoritas madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat, bukan negara.
"Sebagian besar operasional tergantung pada iuran dari peserta didik. Di sisi lain banyak orang tua peserta didik yang kehilangan pekerjaan, akibatnya mereka tidak mampu membayar iuran madrasah atau biaya hidup di pesantren," ujarnya.
Nurhuda menilai bantuan Rp 500 miliar di masa pandemi akan sangat berarti membantu biaya operasional pendidikan madrasah dan pesantren.
Meski diakui, dengan jumlah madrasah dan pesantren yang begitu banyak di Indonesia, bantuan senilai Rp 500 miliar tidak seberapa.
"Berdasarkan catatan Kemenag pesantren di Indonesia sedikitnya berjumlah 26.973. Ini belum jumlah madrasah di Indonesia. Jadi Rp 500 miliar itu sebenarnya relatif kecil, tetapi kenapa jumlah sekecil itu saja tidak dicairkan," katanya lagi.
Anggota DPR asal Jawa Tengah itu mengatakan, selama pandemi COVID-19, sekolah umum relatif lumpuh karena dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
Selama itu pula, menurut dia, pesantren relatif dengan sistem asrama dan protokol kesehatan yang ketat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
"Pesantren menjadi garda terdepan dalam pengajaran secara tatap muka di masa pandemi. Santri tidak boleh ditengok dan tidak diperkenankan pulang dalam waktu tertentu selama pandemi," ujarnya pula.
Nurhuda menilai seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren, bukan malah bantuan anggaran untuk pesantren diblokir.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang