Dana BOS Tidak Efektif, Kebijakan RSBI Dinilai Tak Tepat

JAKARTA - Aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tidak efektif mengurangi pungutan di sekolahProgram Manager Pattiro Institute, Ermy Ardhyanti mengatakan, aturan BOS saat ini yang bercampur antara pos operasional dan pos honor, mengakibatkan penggunaan dana BOS didominasi oleh pengeluaran untuk honor yang mencapai 40 persen.

"Saat ini, baik secara nyata ataupun samar, honor untuk guru tidak tetap pembayarannya menggunakan dana BOS ini

BACA JUGA: Cegah Joki, Kelompokkan Ujian SNMPTN

Sehingga biaya operasional belajar siswa semakin berkurang," ungkap Ermy, ketika menggelar konferensi pers mengenai anggaran pendidikan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (1/5).

Ermy mengatakan, saat ini bahkan banyak pula dana BOS yang digunakan untuk belanja di luar ketentuanAkibatnya, lanjut Ermy, pungutan sekolah hanya menurun 20 persen

BACA JUGA: Perketat Pengawasan Mahasiswa

Di mana masyarakat masih harus dibebani dengan membayar rata-rata sebesar Rp 50 ribu sampai dengan Rp 350 ribu per bulan, untuk beberapa jenis pungutan lainnya.

"Anggaran sebagian besar masih disalurkan dalam bentuk proyek, yang seringkali tidak tepat sasaranPadahal, seharusnya bisa disalurkan dalam bentuk skema," imbuhnya.

Dijelaskan Ermy, dana BOS hingga sekarang baru memenuhi atau meng-cover sebanyak 60-70 persen kebutuhan operasional siswa

BACA JUGA: Antisipasi Joki, Panitia SNMPTN Terapkan Mekanisme Baru

Di mana alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk BOS adalah sebesar Rp 16,81 triliun, sementara kebutuhan nyata operasional sekolah di lapangan mencapai Rp 24 triliunDi luar alokasi BOS, lanjut Ermy, pemerintah pun membelanjakan (dana) melalui proyek-proyek sebesar sekitar Rp 1,3 triliunBesarnya dana belanja tersebut belum termasuk proyek-proyek pemerintah daerah.

"Seharusnya belanja melalui proyek-proyek kini dihilangkanDananya dimasukkan untuk menambah alokasi BOSKarena akuntabilitas proyek-proyek saat ini sering tidak tepat sasaranDemikian juga belanja infrastruktur, hanya menyalurkan melalui DAK sebesar Rp 10 triliun, tetapi melalui proyek-proyek di pusat sebesar Rp 18 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Ermy pun menilai kebijakan mengenai sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) tidak tepatDi mana menurutnya, alokasi anggaran pemerintah justru terlihat terkonsentrasi pada sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas baikSementara, ada banyak sekolah di pelosok yang hanya menerima DAK sebanyak 1 kali dalam 10 tahun.

"Anggaran RSBI selalu meningkat, dan rata-rata dana yang diperoleh RSBI jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah di pelosokIni dikhawatirkan akan berakibat memperlebar jurang kesenjangan antar sekolah," pungkasnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Radikalisme Dibendung dengan Empat Pilar