Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja (Raker) Gubernur se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Jum'at (12/12)
BACA JUGA: Indonesia Rumah Semua Etnis
“Kita masih punya dana sebanyak Rp80 triliun yang saat ini sengaja kita simpan di BI sebelum kita turunkan ke daerah-daerah dalam bentuk Dipa,” ulas Menkeu Sri.Menkeu Sri lalu mewanti-wanti agar setelah nantinya uang tersebut diturunkan ke daerah-daerah dalam bentuk Dipa, para kepala daerah harus membuat program yang tepat dan bisa mengatasi berbagai persoalan akibat krisis
BACA JUGA: Pemerintah Tindas Pengusaha?
Kalau idle, ya nggak ada gunanyaMenkeu mengaku tidak lagi ingin mendengar banyaknya daerah-daerah yang menyimpan uangnya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga tidak bermanfaat dan tidak bisa menggerakkan perekonomian masyarakat
BACA JUGA: Burhanuddin-Artalyta, Juga ke Cipinang
“Kita saat ini dilanda krisis dan harus saat ini kita bertindakKalau bertindaknya baru nanti pada tahun 2010, ya nggak ada gunanya lagiKrisis sudah menjadi-jadi,” sebutnya.Menkeu menyebut bahwa krisis keuangan global ini memang hantamannya cukup terasa di IndonesiaSelain membuat beberapa bank terpaksa menghentikan kreditnya kepada masyarakat, banyak komoditas yang selama ini menjadi andalan bagi Indonesia harganya turun drastis“Misalnya CPO, minyak, karet dan lainnyaDulu saat harga komoditas itu melambung, ada beberapa daerah yang justru mendapat berkahTapi sekarang dengan turunnya harga, ya jadi susah lagi,” sebutnya.
Lebih dari itu, akibat krisis keuangan global ini, banyak investor yang tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena dianggap sebagai negara yang beresiko.
“Orang sekarang pilih-pilih untuk investasiBanyak yang beralih ke sektor-sektor dan negara-negara yang dianggap lebih save,” ucapnya seraya menyatakan keheranannya dengan perilaku investor tersebut karena justru negara majulah, yakni Amerika yang menyebabkan krisis keuangan global ini.
Di sisi lain, Menkeu juga menyebut bahwa untuk mengantisipasi krisis, pemerintah akan membatasi impor barang-barang konsumsi dan menyetop barang-barang ilegal karena akan mempengaruhi neraca pembayaranPemerintah, tegasnya, juga akan mengurangi penerbitan obligasi.(eyd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Perbatasan Sedot Rp. 25 M
Redaktur : Tim Redaksi