Dana Dapil, Bola di Tangan Presiden

JAKARTA - Partai Golkar belum kehilangan harapan untuk meloloskan dana aspirasi atau dana dapil yang kontroversial ituDalam rapat panja (panitia kerja) APBN kemarin (15/6), Golkar berhasil menyelipkan usul paket Rp 15 miliar untuk setiap anggota DPR tersebut dalam kesimpulan rapat

BACA JUGA: Buyung Minta Jimly Mundur

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis, meski tidak dibahas secara detail dan khusus dalam panja, dia menekankan bahwa usul itu telah tercatat dan tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kerja tersebutDengan demikian, tinggal menunggu keputusan presiden, apakah akan melanjutkan pembahasan atau menolaknya.

"Jadi, kita tunggu saja keputusan yang akan disampaikan presiden dalam pembacaan nota keuangan (tanggal 16) Agustus nanti

BACA JUGA: Polri Sita Rp 88 Milyar Milik Gayus

Yang penting, usul itu tercatat, yang tidak terpisahkan dari kesimpulan kitaSoal diterima atau ditolak, semuanya bergantung presiden," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Usul itu memang kontroversial

BACA JUGA: Selesai Pidato, SBY Momong Cucu

Dalam usul Golkar, setiap anggota DPR bisa menyalurkan dana APBN maksimal Rp 15 miliar untuk konstituen di dapil (daerah pemilihan) masing-masingTetapi, anggota DPR hanya mengusulkan proyek, sedangkan pelaksanaannya tetap di tangan eksekutifSebagian besar fraksi menolak usul tersebut.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, dana pembangunan sesuai daerah pilihan atau yang dikenal dengan dana aspirasi itu memang masuk dalam catatan panja"Tetapi, tadi disepakati untuk tidak dibicarakan," ujarnya setelah raker dengan badan anggaran kemarin.

Hasil rapat panitia kerja yang disampaikan kepada menteri keuangan itu memicu polemik di internal dewanPara pengusul, terutama kalangan Partai Golkar, mengklaim bahwa dengan dimasukkannya usul mereka ke dalam laporan panja, secara tidak langsung itu merupakan bentuk persetujuan badan anggaranNamun, pimpinan dewan, termasuk fraksi-fraksi lain, membantahnya"Belum ada, belum ada rapat paripurna yang memutuskannyaInformasi itu tidak benar," tegas Ketua DPR Marzuki Alie

Ketua Panja Kebijakan Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR Olly Dondokombey mengatakan, Fraksi Partai Golkar memang mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis pada daerah pemilihan"Tetapi, (usul) itu tidak dibahas secara detail dalam panja," ujarnya saat memaparkan hasil panja pada raker badan anggaran

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR Anis Matta menegaskan bahwa persetujuan dana dapil oleh DPR itu masih sangat panjangMenurut dia, dimasukkannya catatan usul yang diusung Partai Golkar ke dalam laporan panja banggar tersebut bukan sebuah keputusanBaik keputusan menerima maupun menolak"Belum diambil keputusan kok, yang akan dibawa ke paripurna nanti masih pembahasan awalProsesnya sangat panjang," papar politikus PKS tersebut.

Meski demikian, dia menegaskan, partainya akan menggawangi proses tersebut di DPR"Kami akan konsisten menolak usul Golkar itu," tegas AnisKetua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, fraksinya tetap bersikap menolak dana aspirasi dapilMenurut dia, FPDIP telah meminta kadernya, Olly Dondokombey, yang duduk sebagai wakil ketua badan anggaran untuk meninjau ulang pembahasannya dahulu"Jadi, belum ada keputusan," tegasnya(pri/dyn/owi/c7/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Chandra-Bibit Kompak Bantah Terima Suap