jpnn.com, JAKARTA - Penanggulangan kemiskinan Indonesia menjadi fokus pemerintah pada tahun ini.
Sejumlah program disiapkan untuk menaikkan taraf hidup sekitar 10 persen warga Indonesia yang berada di garis kemiskinan.
BACA JUGA: Horeee... Dana Desa Sudah Bisa Dicairkan Asal Ada Kegiatan
Mulai program keluarga harapan, cash for work, hingga peningkatan kualitas SDM angkatan kerja.
Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas fokus kerja pemerintah selama 2018, Rabu (3/12).
BACA JUGA: Awas, Politisasi Petani dan Dana Desa di Tahun Politik
Dia telah mendapat laporan BPS mengenai angka kemiskinan per September 2017.
Jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen.
BACA JUGA: Pak Oso, Tolong Sampaikan Temuan DPD Ini ke Presiden Jokowi
Angka kemiskinan tersebut menurun bila dibandingkan dengan periode Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta jiwa.
Artinya, dalam waktu enam bulan, angka kemiskinan turun 1,19 juta jiwa.
Dari sisi persentase, kemiskinan juga turun jika dibandingkan dengan September 2015 (11,13 persen) dan September 2016 (10,7 persen).
"Tapi, kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan," ujar Jokowi.
Karena itu, dia meminta ada sejumlah strategi yang dijalankan.
Inflasi dan harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan.
Kemudian, progam beras sejahtera maupun pangan nontunai segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Program lainnya -yakni cash for work, baik melalui skema dana desa maupun program padat karya di sejumlah kementerian- harus segera dikerjakan.
"Saya mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini," lanjutnya.
Karena itu, program cash for work dari dana desa seharusnya sudah bisa berjalan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menuturkan, program cash for work bakal digarap bersama oleh sejumlah kementerian.
Meski, sumber anggarannya berbeda-beda. Untuk dana desa, Rp 18 triliun di antara total Rp 60 triliun dialokasikan khusus untuk program cash for work.
Dari Kementerian PUPR, disediakan Rp 11 triliun. Di Kementerian Pertanian ada Rp 10 triliun. Belum lagi kementerian-kementerian lain.
"Akan ada penyediaan lapangan kerja di desa-desa sehingga diharapkan ada peningkatan daya beli," terangnya.
Sebagian bakal dikoordinasi Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.
Program tersebut akan dijalankan di semua desa dengan target menggaet 5 juta pekerja, hanya dari Kemendes.
Belum termasuk kementerian lainnya. Lima juta itu berasal dari hitungan Rp 18 triliun yang bisa menghasilkan 300 juta hari orang kerja.
Dengan masa kerja 60 hari, program itu dijalankan di sela musim tanam dan musim panen.
Tujuannya, mereka yang tadinya bekerja di sektor pertanian tetap punya pekerjaan ketika selesai masa tanam.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kementeriannya akan memaksimalkan program yang sudah berjalan selama ini.
"PKH (program keluarga harapan) dan rastra memiliki signifikansi yang cukup besar dalam penurunan kemiskinan di September 2017," terangnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio pada September 2017 berada di posisi 0,391.
Angka tersebut turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393.
Khofifah mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektivitas PKH dan rastra.
"Program itu sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia," lanjut alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya itu.
Terlebih, program PKH merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan. (byu/lyn/jun/c10/ang/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Menteri Teken SKB Percepatan Dana Desa
Redaktur & Reporter : Natalia