jpnn.com, KARAWANG - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengapresaiasi upaya pemerintah dalam pemerataan peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di pelosok tanah air.
Salah satunya lewat program dana desa (DD) yang dinilai sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
BACA JUGA: Seorang Warga Beranikan Diri Lapor Korupsi Dana Desa
Hal itu diungkapkan Ketua APDESI Suhardi Buyung yang diwakili Ipin Arifin, selaku sekjen APDESI pusat saat menghadiri diskusi publik dengan tema 'Efektivitas Program dana Desa Dalam Pemerataan Pembangunan Nasional' yang diselenggarakan oleh Jalan Media Komunikasi (JMC) di Karawang Jawa Barat, Jumat (2/11).
Menurutnya, dana desa yang digelontorkan pemerintah saat ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur desa.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Beber Tujuan Kebijakan Dana Kelurahan
Tak hanya itu, APDESI juga mendukung penuh program pemerintah terkait dengan peningkatan pembangunan desa. Karena, menurut dia selama ini pola pembangunan hanya bersifat sentralistik. Dengan andanya DD, kini terjadi pemerataan pembangunan di pelosok negeri.
"Kebetulan kan kami asosiasi pemerintah, jelas kami akan mendukung program pemerintah, APDESI terus mendorong untuk peningkatan kapasitas pembangunan desa, melalui program-program pemerintahan desa yang masuk ke desa," ujar Ipin.
BACA JUGA: Budiman: Pernyataan Fadli Zon Bisa Melukai Hati Warga Desa
Kedepannya dia berharap, dana desa terus ditingkatkan. Walaupun pada prosesnya nanti perlu tahapan-tahapan dan tidak bisa sekaligus.
"Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah dananya. Kenapa? Karena sampai saat ini desa membutuhkan banyak dana, yang paling utama adalah peningkatan pemberdayaan di desa. Jangan sampai terjadi masyarakat meninggalkan desa," katanya.
Sementara, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, R Gani Muhammad menuturkan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga faktor eksternal.
Gani menerangkan pentingnya pemahaman mengenai dana desa agar tidak adalagi kesalahan ataupun ketidaktahuan pada kepala desa sebagai puncak tertinggi dalam pemerintahan desa.
"Tiga alasan kenapa dana desa ini banyak di salahgunakan, pertama ketidaktahuan peraturan, kedua tidak paham aturan, ketiga karena ada niat" ujar Gani.
Untuk itu, Gani pun mengingatkan agar desa mempunyai peraturan desa (Perdes) karena melalui perdes itu kepala desa akan tahu agar tidak terjadinya kesewenangan dan penyalahgunaan dana desa.
Sementra itu ekonom dari Center of Reform of Economics (CORE) Deni Setiawan menambahkan, meski pemerintah saat ini tengah gencar menggelontorkan dana desa, namun sayang masih ditemuan sejumlah desa yang tidak mengetahui penggunaannya.
"Bagaimana mau digunakan bahkan untuk pengajuan pun banyak yang masih belum paham" ujar Deni.
Masih menurut Deni, partisipasi dari warga juga merupakan salah satu kunci penting untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di desa masing-masing. Selain itu alangkah baiknya jika desa ini digabungkan bersama desa lain sehingga untuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) lebih hidup.
Karena menurutnya, yang dia temukan di lapangan banyaknya BUMDES yang tidak berfungsi karena kalah modal dengan korporasi besar yang memiliki modal lebih besar pula.
"Bukankah jika dikolaborasikan akan menghasilkan manfaat lebih baik, sehingga masyarakat desa lebih bisa merasakan dampaknya," pungkasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Mendagri soal Rencana Alokasi Dana Kelurahan
Redaktur & Reporter : Yessy