jpnn.com - JAKARTA - Dana haji untuk sewa pemondokan hampir kebobolan Rp 140 miliar lebih. Untungnya sebelum kontrak sewa diteken, jajaran Kementerian Agama (Kemenag) berhasil menawar harga pemondokan serendah mungkin. Akhinrya potensi kebocoran itu menjadi penghematan cost sewa pemondokan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin kemarin mengatakan, plafon harga sewa pemondokan di Makkah adalah 675 riyal (Rp 2 jutaan) per jamaah. Sedangkan total pemondokan di Makkah yang harus disewa adalah 115 unit pemondokan dengan kapasitas 159 ribuan jamaah.
Setelah negosiasi akhirnya ada 93 unit pemondokan, dengan kapastias 110.546 jamaah, yang harga sewa akhirnya di bawah plafon (menjadi 500 riyal - 585 riyal per jamaah). Setelah berhasil menekan harga 93 unit pemondokan itu, Jasin mengatakan terjadi efisiensi sebesar 64,6 juta riyal (Rp 199 miliar).
Sementara itu harga 20 unit pemondokan (kapastias 47.118 jamaah) lainnya tidak bisa ditekan, malah harganya lebih besar dari plafon. Sehingga pemerintah harus membayar uang sebesar 33,2 juta riyal (Rp 102 miliar). Dari perhitungan ini, Jasin menyimpulkan ada efisiensi proses sewa pemondokan di Makkah sebesar 31,9 juta riyal (Rp 97,3 miliar).
Kemudian Jasin menuturkan penyewaan pemondokan di Madinah juga berhasil mencatatkan efisiensi lumayan besar. Secara garis besar, Jasin mengatakan sewa pemondokan di Madinah berhasil mencatatakan efisiensi sebesar Rp 43 miliar.
BACA JUGA: Dana Haji Hampir Kebobolan Rp 140 M
"Jadi kalau ditotal, efisiensi pemondokan di Makkah dan Madinah Rp 140 miliar lebih," tandasnya.
Jasin mengaku bersyukur upaya reformasi sewa pemondokan itu disetujui Menag Lukman Hakim Syaifuddin. Jasin mengatakan tahun ini merupakan tahun perdana sistem sewa pemondokan dengan mekanisme negosiasi atau penawaran. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menerima begitu saja harga yang dipatok pemilik pemondokan.
Dalam prakteknya, mereka mengacam akan menyewakan ke jamaah haji negara lain jika pemerintah Indonesia kelamaan berfikir. Muncul tudingan tingginya harga sewa pemondokan yang mahal dalam beberapa tahun terakhir, juga dinikmati orang Indonesia.
BACA JUGA: Ucapan Selamat Pemimpin Dunia ke Jokowi Dikritik
Orang-orang pribumi yang bekerjasa sama dengan warga Saudi pemilik pemondokan itu, biasanya disebut broker atau calo.
"Mulai tahun ini tidak ada broker-broker-an," kata Jasin. Dia mengakui masih ada unit pemondokan yang harga sewa finalnya masih di atas plafon. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan musim haji 2015 nanti harga semua pemondokan di Makkah dan Madinah serta di Jeddah harus di bawah plafon. "Sehingga penurunan BPIH-nya riil dirasakan masyarakat."
Atas tingginya harga sewa pemondokan haji tahun-tahun sebelumnya, memunculkan tudingan Kemenag tidak melakukan penghematan. Tudingan itu sekaligus mengarah pada kasus korupsi pengelolaan haji yang menyeret mantan Menag Suryadharma Ali sebagai tersangka.
Seandainya sewa pemondokan haji musim ini tidak menggunakan skema negosiasi, bisa terjadi pemborosan dana haji hingga Rp 140 miliar lebih. Siapa-siapa saja yang menikmati kebocoran itu, Jasin enggan membebernya. "Silahkan dianalisis sendiri," tandasnya.
Pada bagian lain, KPK masih mendalami kasus korupsi haji ini dari pihak-pihak yang masuk dalam rombongan haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kali ini yang dikorek penyidik ialah Irgan Chairul Mahfidz. Kolega separtai SDA itu menjalani pemeriksaan lebih dari lima jam.
"Saya ditanya keikutsertaan pada haji 2012-2013, saya jelaskan apa adanya bahwa saya membayar setoran ke Bank Mandiri milik travel Al Amin Universal," ujarnya.
Dia mengaku memiliki bukti setoran dan pembayaran tiket penerbangan untuk keberangkatan haji tersebut.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan itu juga ditanya mengenai petugas haji. Sebab dia diduga berangkat dengan modus sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. "Saya bukan petugas haji, tapi jamaah biasa," ujarnya.
Irgan menampik keberangkatannya disebut haji gratisan. Meski mengaku membayar namun Irgan tak mau menyebut berapa angka pembayaran berangkat haji bersama menteri tersebut.
BACA JUGA: Abraham Samad Tolak Remisi Koruptor
"Tanya saja ke penyidik nilainya," kilahnya. Menurut dia, selain dari PPP ada juga anggota DPR yang ikut dalam rombongan haji berasal dari Partai Hanura. Irgan menyebut anggota DPR itu hanya dengan nama Erik.
Dalam perkara ini KPK memang berupaya menjerat keluarga dan kolega SDA yang diduga turun melakukan penyalagunaan kuota haji. Pimpinan KPK bahkan menyebut korupsi penyelenggaraan haji berawal dari pola nepotisme yang memiliki hubungan biologi atau kroni.
"Kalau ada alat bukti menyertai, tidak menutup kemungkinan keluarganya bisa dijerat. Lihat saja kasus Karawang (pemerasan oleh bupati dan istri), itu kan suami istri," kata Wakil Ketua Busyro Muqoddas.
Lebih lanjut Busyro menjelaskan, nepotisme merupakan salah satu sumber utama korupsi. Meski menjadi penyebab dan umumnya tidak diikuti dengan bukti yang melekat, nepotisme tetap menjadi faktor penting. Itulah kenapa pihaknya aktif meminta keterangan dari pihak keluarga SDA.
Atas alasan adanya dugaan nepotisme itulah, penyidik memeriksa satu persatu keluarga dan kolega SDA yang ikut haji bersama rombonga menteri agama.
"Kami ingin menelusuri sejauh mana nepotisme itu mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan haji sehingga menyeret mantan Menag jadi tersangka. Korupsi, seperti kasus lain itu strukstural," jelasnya. (wan/gun/dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Tiga Kementerian Steril Kader Partai
Redaktur : Tim Redaksi