jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjawab dugaan adanya aliran dana dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah alias CPO (crude palm oil) kepada partai polisi (parpol).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi menyatakan pihaknya belum menemukan fakta adanya indikasi itu.
BACA JUGA: Kejagung Setujui Penghentian Penuntutan Kasus KDRT Ini
"Tidak ada sampai sekarang ditemukan adanya indikasi ke sana (parpol). Jadi, jangan dipelintir-pelintir, kami tidak menemukan sampai ke sana," kata Supardi saat dikonfirmasi pada Jumat (20/5).
Diketahui, kasus dugaan korupsi ekspor CPO itu melibatkan lima orang tersangka, yakni empat pihak swasta dan satu orang dirjen perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
BACA JUGA: Bima Arya Ancam Tutup 222 Minimarket Ini, Siap-Siap Saja
Supardi menegaskan pihaknya bekerja sesuai dengan fakta dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya aliran dana dari tersangka kasus korupsi ekspor CPO itu kepada parpol.
"Sampai detik ini tidak ada fakta sampai ke sana (aliran dana ke parpol)," ucapnya.
BACA JUGA: Pegawai Kemendag Tersangka Korupsi Impor Baja, Ini Sosoknya
Guna menelusuri aliran dana dari para tersangka, Kejagung juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kerja sama dengan PPATK juga untuk mencari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.
"Semua perkara di sini pasti ada kerja sama dengan PPATK. Artinya, kalau ada indikasi TPPU, kami kalau mau tracing (menelusuri) apakah ada TPPU-nya atau enggak, kami pasti menggandeng PPATK," tuturnya. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam