Dana Kualanamu Lancar, Pemda Jangan Diam

JAKARTA -- Lambannya proses pembangunan Bandara Kualanamu, Medan, semata-mata hanyalah persoalan teknis di lapanganDari aspek penganggaran, hingga kini tidak ada masalah

BACA JUGA: Kualanamu Molor, Investor Malas ke Medan

Anggota Panitia Anggaran DPR, Abdullah Azwar Anas mengatakan, baik pemerintah maupun DPR sejak awal sudah menyepakai bahwa pembangunan Bandara Kualanamu termasuk salah satu proyek strategisKonsekuensinya, pemerintah dan DPR menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara baru pengganti Bandara Polonia itu.

"Sampai saat ini, pembangunan Kualanamu mendapatkan porsi penganggaran yang cukup karena merupakan salah satu proyek strategis

BACA JUGA: Kurs Rupiah Tertinggi dalam 11 Bulan

Jadi, sama sekali tidak benar bila ada rumors yang menyebutkan pendanaan seret," ungkap Azwar Anas kepada JPNN di Jakarta, Rabu (5/8).

Sekedar diketahui, Azwar Anas merupakan anggota Fraksi PKB DPR yang baru saja pindah dari Komisi V DPR ke Komisi VI DPRSebagai Anggota Komisi VI DPR, politisi muda yang cukup vokal di Senayan itu juga menjadi anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR

BACA JUGA: Ditentang Masyarakat, MSM Tunda Operasi

Sementara, saat masih menjadi anggota Komisi V DPR, dia paham betul mengenai pembahasan dan tahapan pembangunan Bandara Kualanamu karena komisi tersebut membidangi persoalan pembangunan infrastruktur.

Azwar menjelaskan, sejak awal memang persoalan utama pembangunan Kualanamu adalah mengenai struktur tanah, yang tergolong tanah gambut"Konstur tanahnya beda dengan lokasi pembangunan bandara-bandara yang lainnya, sehingga diperlukan penimbunan yang maksimal dan butuh waktu," paparnya.

Persoalan konstur tanah ini dibarengi dengan masalah pembebasan lahan, dimana di area kawasan Kualanamu sempat ada sejumlah warga yang enggan untuk dipindahkanTapi, menurut Azwar, masalah pembebasan lahan ini rata-rata juga terjadi saat pembangunan bandara di daerah lain"Kalau sekedar perluasan bandara, biasanya tidak ada masalah pembebasan lahanKalau membangun bandara baru, masalah pembebasan lahan sudah biasa terjadi dan saat ini sudah tidak ada masalah lahan di Kualanamu," paparnya.

Berdasarkan pengalaman pembangunan sejumlah bandara baru di daerah-daerah lain, Azwar mengatakan, desakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat punya pengaruh besar terhadap upaya percepatan pembangunanKalau masyarakat dan pemerintah daerahnya diam saja, maka pemerintah pusat ikut-ikutan santaiSebaliknya, kalau desakan terus dilakukan, pemerintah pusat akan semakin terpacu untuk mengejar target penyelesaian.

"Jadi, masyarakat Medan dan pemdanya jangan diam sajaTerus dorong agar pembangunan bisa cepat selesaiKita yang di DPR juga terus mendorongnya karena Bandara Kualanamu memang sangat strategis untuk memacu pergerakan ekonomi di sana," sarannyaDitambahkan, desakan juga harus terus dilakukan terkait pembangunan jalan tol dan pasokan listrik untuk kebutuhan bandara baru itu(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Tak Gegabah Urus Exxon