jpnn.com - jpnn.com - Pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, pemerintah daerah perlu menggandeng swasta untuk mempercepat pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tak akan cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan kota seperti berbagai proyek strategis, termasuk infrastruktur.
BACA JUGA: Ki Enthus Berang Pemkab Tegal Punya Rekanan Abal-Abal
"Keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya dilibatkan dalam program CSR," ujar Yayat di Jakarta, Selasa (31/1).
Melalui Corporate Social Responsibility(CSR), pihak swasta bisa dilibatkan dalam pembinaan pedagang kecil yang bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan.
BACA JUGA: Pemprov Pinjam Rp 400 Miliar ke Pihak Ketiga
Contoh terbaru, kata Yayat, adalah pembangunan fasilitas publik di Kalijodo dan jembatan di Semanggi.
"Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya," ucap Yayat.
BACA JUGA: Anies Manfaatkan APBD untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Program CSR, seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi.
Berdasarkan data Pemerintah Jakarta, 64 persen anggaran DKI Jakarta 2017 sudah terbagi untuk keperluan di luar belanja modal.
Terkait pengembangan kawasan pantai utara (Pantura) Jakarta, Pemprov DKI, misalnya, mewajibkan kepada pihak swasta untuk memberikan kontribusi dalam mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta.
Bentuk kontribusinya adalah melaksanakan pembangunan seperti pompa, pengerukan sungai dan waduk, peninggian tanggul kali dan pantai, juga pembangunan jalan inspeksi, juga rumah susun dan berbagai kelengkapannya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APBD Ditetapkan Tapi Masih Ada Defisit Anggaran
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad