jpnn.com - JAKARTA – Rapat pembahasan hasil evaluasi kemendagri terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015 antara badan anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), diwarnai perdebatan.
Dana operasional wali kota di DKI Jakarta yang mencapai Rp 3 miliar per tahun, mendapat sorotan anggota dewan.
BACA JUGA: Tingkatkan Pendapatan Pegawai, Pemprov DKI Siapkan Rp 19 Triliun
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana mempertanyakan soal dana operasional wali kota tersebut.
"Banyak sekali operasional wali kota Rp 3 miliar per tahun. Operasional doang tuh, bukan program? Banyak banget, buset dah," ucap politikus yang akrab disapa Haji Lulung itu dalam rapat, Rabu (18/3).
BACA JUGA: Bertemu, Ahok dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bahas Gaji
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi membeberkan hasil koreksi dari Kemendagri. Nah, laporan Anas itu dianggap tidak menerangkan detail penggunaan dana operasional tersebut. Biaya Rp 3 miliar juga tidak dibahas bersama anggota dewan.
"Hal itu tidak dibahas oleh kami. Kita baru rapat dua hari, kalau cari semuanya banyak ini yang dilarang," cetus Haji Lulung, seperti diberitakan Jawapos.com (induk JPNN).
BACA JUGA: Sekda DKI Tegaskan ‎Rehabilitasi Sekolah Kembali ke Dinas Pendidikan
Kepala BPKAD Heru Budi Hartono langsung memberikan klarifikasi. Dana operasional yang dimaksud bukan seutuhnya untuk wali kota. Namun, juga mencakup kebutuhan lain, seperti pembiayaan honor, pembayaran pamdal, dan pembelian ATK.
”Istilahnya saja operasional, nanti diganti. Nomenklaturnya diubah supaya digunakan dikegiatan kelurahan," papar Heru. (Dedi Yondra/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Sebut Ahok Pemicu Banyak PNS Mengundurkan Diri
Redaktur : Tim Redaksi