JAKARTA - Meski pemerintah pusat telah mengucurkan dana pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang mencapai Rp 30 triliun, kesejahteraan masyarakat masih saja minimUntuk itu, pemerintah dan DPR-RI harus melakukan evaluasi.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pemberlakukan Otsus Papua seharusnya memberi manfaat yang seimbang dengan jumlah dana sebesar itu
BACA JUGA: Meski Rakyat Kecewa, Golkar Tetap Setia
”Dana otonomi khusus sudah dikucurkan yang mencapai Rp 30 triliun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraanMenurutnya, tidak efektifnya pelaksanaan Otsus Papua menunjukkan amanat undang-undang belum dilaksanakan maksimal. ”DPR berharap pemerintah segera melakukan langkah konkrit yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan untuk menyelesaikan persoalan di Papua
BACA JUGA: Pramono Persoalkan Tudingan Busyro soal Hedonisme di DPR
DPR juga meminta kementerian terkait memberikan stimulus sehingga pemda di Papua memberikan perhatian lebih bagi peningkatan kemakmuran daerahnya sendiri.” papar Marzuki.Terkait konflik yang berulang terjadi di bumi cendrawasih itu, Marzuki mengatakan hal itu lebih disebabkan faktor kesejahteraan yang belum merata
BACA JUGA: Bawaslu Beber Kejanggalan Pilgub Banten
Akar permasalahan konflik adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Papua,” ucap Marzuki.Dicontohkannya, hingga saat ini layanan pendidikan, layanan kesehatan dan peluang kerja masih sangat rendah di PapuaDia pun menekankan perlunya keseriusan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dalam mencari dan menemukan jalan keluar dari konflik yang terjadi di Papua
”Permasalahan di Papua, harus diselesaikan dengan tindakan nyataKarena, selama ini tidak pernah konkrit dan hanya sebatas retorika sajaSemua masalah di Papua harus ditangani serius dan harus dibarengi dengan langkah konkret dari pemerintah,” tandasnya(ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta KPK Sebut Nama Calon Tersangka Kasus Nazaruddin
Redaktur : Tim Redaksi