Dana Pengamanan Pilkada Baru Terpenuhi 20 Persen

Selasa, 16 Januari 2018 – 06:48 WIB
Pilkada 2018. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, secara prinsip tercukupi.

Baik itu bagi penyelenggaraan pilkada yang dikelola KPU di daerah maupun dana pengawasan yang dikelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

BACA JUGA: Mendagri Setuju Proses Hukum Calon Kada Ditunda

Hanya tinggal dana pengamanan yang baru 20 persen terpenuhi.

"Secara prinsip dana tercukupi. Cuma memang konsentrasi saat ini pada KPU dan Bawaslu. Dana buat keamanan belum penuh," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1).

BACA JUGA: Mabes Polri Minta Anggota yang Maju Pilkada Copot Atribut

Meski dana pengamanan belum seluruhnya terpenuhi, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini dalam waktu dekat permasalahan tersebut bisa dicarikan solusi penyelesaiannya.

"Dari yang saya dengar, Menteri Keuangan (Sri Mulyani,red) telah menyediakan anggaran yang diperlukan kalau terjadi sesuatu oleh kepolisian. Kami akan terus memonitor, mudah-mudahan daerah yang kategori rawan bisa dipenuhi anggarannya," ujar Tjahjo.

BACA JUGA: Ada Peluang Megawati dan Prabowo Sepanggung Lagi

Tjahjo berharap dengan terpenuhinya anggaran pilkada, penyelenggara bisa lebih baik. Dengan demikian, pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi daerah.

Sebelumnya, data Kemendagri menunjukkan, untuk pemilihan gubernur masih terdapat dua provinsi yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bagi dana pengamanan yang dikelola oleh kepolisian.

Sementara 15 provinsi lainnya sudah. Untuk pemilihan bupati/wali kota, baru 51 daerah yang menandatangani NPHD, sementara 103 daerah lain belum.

Untuk biaya pengamanan, kata Tjahjo, sementara tercatat baru mencapai Rp 1,560 triliun yang disepakati.

Rinciannya, Rp 1,268 triliun untuk Pilgub di 15 provinsi dan Rp 292,445 miliar untuk 51 kabupaten/kota.

Jumlah tersebut masih akan berubah, karena terdapat 2 provinsi dan 103 kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD bagi penggelontoran biaya pengamanan.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tito: Mesin Sudah Start, Jangan Lupa Pendingin


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler