jpnn.com, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi (Pemprov).
Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi melambung.
BACA JUGA: Biaya Pungutan SMA Tinggi, Pemkot Bekasi Disarankan Beri Subsidi
Meski sudah melalui musyawarah dengan Komite Sekolah, banyak para wali murid yang mengaku keberatan.
Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp 250-Rp 300 ribu per siswa.
BACA JUGA: Pungutan Uang SMA Tidak Dilarang, Asal...
Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp 800 ribu, sedangkan seragam putra Rp 700 ribu.
Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan yang ada hanya sekitar Rp 50 ribu.
BACA JUGA: Pungutan Uang Sekolah Makin Tinggi, DPRD: Kalau Perlu Boikot!
"Kalau kayak begini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA Negeri bukan lagi oleh Pemprov. Kalau perlu boikot bayar kalau masih dikelola provinsi," ucap Komarudin.(neo/zar/pj/gob)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biaya Pungutan Sekolah Melambung, Pemprov Jabar Diminta Buat Standar yang Jelas
Redaktur & Reporter : Yessy