jpnn.com, MAKASSAR - Pasangan Nurdin Abdullah (NA) - Andi Sudirman Sulaiman (ASS), gubernur-wakil gubernur Sulsel terpilih mengajukan anggaran untuk menyewa helikopter.
Program sewa helikopter ini mulai dibahas di tingkat DPRD Sulsel. Rencananya helikopter itu akan digunakan oleh NA-ASS untuk memantau kondisi wilayah yang tak terjangkau via darat. Terutama saat terjadi bencana.
BACA JUGA: Faisal Basri: Kemiskinan di Indonesia Belum Terselesaikan
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel menunjukkan, usulan anggaran untuk sewa helikopter sebesar Rp2,25 miliar. Itu diperuntukkan untuk perjalanan terbang 50 jam.
Anggaran sewa helikopter ini angkanya lebih besar dibandingkan alokasi program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah sosial di Dinas Sosial Sulsel yang hanya Rp1,5 miliar setahun.
BACA JUGA: Merokok Bisa Bikin Warga jadi Miskin, nih Datanya
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan, dan Kerjasama Wilayah Bappeda Sulsel, Ishak Amin Rusly menyebutkan, alokasi anggaran ini untuk sewa lima kali penerbangan.
Penyewaannya pun satu paket. Baik dengan pilot serta kebutuhan bahan bakar, semua sudah masuk dalam biaya sewa helikopter.
BACA JUGA: Rukiyah Tinggal Bareng 3 Anaknya, Semua Lansia dan Menderita
"Teknisnya langsung saja ke Badan Bencana. Ini usulan dari tim transisi, anggarannya kami ambil dari hasil rasionalisasi," bebernya kepada FAJAR (Jawa Pos Group).
Anggota Tim Transisi NA-ASS, Jayadi Nas beranggapan anggaran tersebut sebetulnya tak besar. Tak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Menurutnya pemerintah harus selalu cepat untuk melakukan tanggap bencana. Salah satunya dengan hadir di lokasi-lokasi
Kata dia, rasionalisasi kegiatan banyak dilakukan. Ada beberapa agenda organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tak perlu. Selanjutnya dialihkan untuk program NA-ASS.
"Termasuk untuk sewa helikopter. Ini kita anggap penting. Pemerintah harus selalu hadir untuk masyarakat. Termasuk saat bencana," bebernya.
Dengan menggunakan helikopter, aksesnya pun bisa lebih cepat. Jika ada daerah yang sulit ditembus dengan jalur darat, maka akses udara bisa ditempuh. Salah satu pilihannya dengan helikopter.
Makanya saat penyesuaian program, pihaknya menganggap kebutuhan akses udara dengan helikopter wajib diakomodasi.
Dia pun berpendapat, defisit yang ada bisa tertutupi dengan adanya rasionalisasi anggaran. Belum lagi soal pengembalian anggaran KPU. Tim, kata dia, menghitung bahwa dana yang kembali dari KPU Sulsel cukup besar.
"Potensinya bisa Rp90 miliar. Cukup besar, jadi ada anggaran yang bisa digunakan," beber mantan ketua KPU Sulsel itu.
Saat kampanye pun NA sengaja menggunakan helikopter. Alasannya, agar bisa menjangkau akses yang sulit, lewat darat. "Kehadiran pemerintah selalu dibutuhkan saat genting, apalagi bencana. Lagian kita tidak setiap saat menggunakan itu. Hanya untuk waktu tertentu saja," bebernya.
Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem meminta Banggar menelaah program ini. Kata dia, mestinya pemprov bisa mengefisiensi dana, mengingat kondisi keuangan yang defisit.
Jika memang belum mendesak, dia menilai kegiatan itu tak perlu diagendakan untuk tahun ini. "Nanti dilihat oleh badan anggaran seperti apa. Kegiatan yang dinilai tidak perlu akan dipertimbangkan. Apalagi kondisi keuangan kita defisit," bebernya. (and/har)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mudik Ogah Macet? Sewa Helikopter, Mumpung Diskon Besar
Redaktur & Reporter : Soetomo