jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI, di gedung DPR, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Direksi dan Dewas LPP RRI bekerja profesional.
BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan SNI Mainan Anak yang Aman
Dia meminta lembaga radio milik negara itu dijadikan berkelas internasional.
"Melihat aset yang dimiliki sangat tidak pantas target RRI ke depan hanya biasa-biasa saja," kata Charles dalam rapat.
BACA JUGA: Penyuka Sesama Jenis jadi Penyumbang Terbesar HIV Aids
Dia mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun untuk RRI.
Menurut Charles, harus ada langkah yang lebih lagi dari RRI dengan anggaran yang cukup besar.
BACA JUGA: Apjati Minta Aktor Utama Pengiriman TKI Ilegal Ditangkap
"Saya belum lihat ada langkah-langkah yang bisa mentransformasi RRI menjadi lembaga radio sekelas yang kita inginkan," ujar Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan salah satu radio milik swasta misalnya Elshinta, memiliki pendengar lebih dari 2,4 juta orang.
Jika dibanding pendengar RRI, kata Charles, jumlah itu sangat jauh sekali yakni hanya 75 ribu orang.
"Saya belum melihat adanya program-program ke depan yang bisa ikut mendukung industri musik nasional misalnya. Kami ingin melihat RRI seperti BBC," katanya.
Charles mengaku sebagai pendengar setia radio. "Tetapi saya lebih sering di wawancara RRI Pro 3 dibanding mendengar RRI-nya sendiri," jelasnya.
Charles berpesan dengan infrastruktur yang lebih besar dan dengan aset triliunan yang dimiliki RRI, maka 2018 ini harus ada lompatannya tak bisa normatif lagi.
Dia menegaskan harus ada program kerja yang luar biasa sehingga bangsa ini bisa melihat 2019 nanti RRI bisa jadi lembaga radio sekelas internasional. Dia berharap tahun depan pendengar RRI bisa mencapai 1 juta orang.
"Masa RRI kalah dengan radio daerah seperti Radio Banten. Kami ingin melihat RRI sebagai alat negara bisa mendorong kepentingan negara," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty mengatakan di internal direksi dan dewas RRI, cukup banyak isu-isu di yang mencemaskan sepanjang 2017.
"Isunya macam-macam. Ada terkait transparansi sehingga di demo karyawan, ada yang usia dirut yang katanya sudah melewati usia pensiun," katanya dalam rapat.
Selain itu, ungkap dia, ada pula isu peringkat dari sebuah lembaga yang menempatkan RRI pada posisi jauh menurun.
"Itu yang kami baca dan dengar baik di media online maupun di media sosial," ucapnya.
Anggota Dewas Freddy Ndolu mengatakan, batas usia pensiun direktur utama RRI masih dalam tahap pembahasan. Namun, dia menegaskan, usia direktur utama RRI masih berlaku hingga 2021.
"Karena terkait PNS yang jelas 58 tahun. Kami direksi dan dirut non PNS," kata dia dalam kesempatan itu.
Artinya, ujar dia, sejak terpilih sampai batas akhir masa bakti akan tetap bertugas. "Dewas juga melihat perfomance dari dirut RRI masih dibutuhkan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Peredaran Makanan Anak Harus Diawasi Lebih Ketat
Redaktur & Reporter : Boy