jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang memperhatikan saran Mahkamah Konstitusi (MK) ketika berbicara isu penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Menurut Tito, MK menggarisbawahi tentang demokratis dan transparan ketika pemerintah hendak menunjuk Pj. Kepala Daerah.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Memonitor Program di Papua Barat
"Dari MK meminta dan mempertimbangkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian supaya ada mekanisme penunjukan yang demokratis dan transparan," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Mantan Kapolri itu menyebut pemerintah bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang demokratis dan transparansi.
BACA JUGA: Tito Karnavian Sebut Hasto Bukan Doktor Kaleng-Kaleng
"Saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi. Itu saja," ujar Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut penunjukan Pj. Kepala Daerah selama ini sudah tidak menemui tentangan.
BACA JUGA: Empat Jenderal Penting di Negara Ini Bakal Hadiri Sidang Promosi Doktoral Hasto
Terbukti, daerah yang terjadi kekosongan jabatan sudah memiliki penjabat.
"Sudah dilantik semua," ujar Tito. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Presiden hingga eks Kapolri Bakal Cecar Hasto di Sidang Doktoral Besok
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan