jpnn.com, PADANG - Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Devi Kurnia mengungkap perkiraan jumlah tenaga honorer di provinsi itu yang bisa terserap alias masih dipekerjakan.
Dia menyebut berdasarkan perkiraan dengan beragam solusi yang diambil, kemungkinan dari total 12.417 honorer hanya 20 persen yang bisa terserap.
BACA JUGA: Demi Mempertahankan Honorer, Anies Baswedan Akan Temui Jokowi
"Selebihnya kemungkinan harus mencari pekerjaan baru," ujar Devi di Padang pada Rabu (23/6).
Devi juga menyebut ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian dalam kebijakan penghapusan honorer pada November 2023, antara lain soal anggaran dalam APBD 2023.
BACA JUGA: 2 Oknum Polisi Ini Terlibat Pengiriman Sabu-Sabu, Duh
Menurut dia, APBD 2023 mulai dibahas Agustus 2022, sehingga kepastian penghapusan tenaga honorer itu menjadi penting karena gaji mereka bersumber dari APBD.
Sementara itu, Kepala BKD Sumbar Ahmad Zakri menyebut provinsi itu telah mengusulkan 1.829 formasi PPPK untuk 2023.
BACA JUGA: Mereka Memperjuangkan Ribuan Honorer ke KemenPAN-RB, Semoga Berhasil
Formasi itu terdiri dari 1.601 guru dan 228 non guru (tenaga kesehatan, tenaga fungsional di OPD).
Zakri berharap formasi PPPK itu juga bisa menyerap honorer pada tahun 2023.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendukung rencana Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diketuai Anies Baswedan mengomunikasikan kembali penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022 lalu.
"Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," ujar Mahyeldi di Padang, kemarin.
Dia juga mengungkap rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA: 2 Oknum Polisi Anggota Ditresnarkoba Ditangkap Teman Sendiri, Bikin Malu Polri
Menurut dia, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas rencana tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," ujar Mahyeldi. (ant/fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam