JAKARTA -- Direktur Pengolahan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengungkapkan, pendataan honorer masih diwarnai kepentingan politikKepala daerah tetap turut campur dalam pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Ini kita sayangkan karena ada laporan, dalam pendataan masih diintervensi kepala daerahnya," kata Iwan kepada JPNN, Minggu (19/9)
BACA JUGA: SBY Didesak Hentikan Retorika Hemat Anggaran
Intervensi ini, lanjutnya, terjadi di daerah-daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada"Iya kalau layak, kalau tidak kan kasihan honorer yang sebenarnya berhak masuk," sesalnya
BACA JUGA: Tolak Calon Kapolri Berkawan Rekanan
Menghadapi masalah ini, menurut Iwan, tim verifikasi dan validasi yang akan turun ke daerah awal Oktober mendatang bakal memperketat pendataanBACA JUGA: Anggaran Pelesiran Presiden Tertinggi
"Saya yakin, dari data yang ada hanya separuh saja yang sesuai aturan," ujarnya.Seperti yang sudah diberitakan, jumlah honorer tertinggal atau tercecer untuk kategori pertama (yang dibiayai APBN/APBD) mencapai 131.484 orangHanya saja selain jumlah honorer yang dimasukkan BKD ke BKN per 31 Agustus tersebut, masih ada data susulan lainnya hingga 15 SeptemberPenambahannya cukup fantastis yaitu 5.692 orangSehingga kalau ditotal data honorer yang masuk per 31 Agustus dan 15 September maka jumlahnya menjadi 137.176 orang(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fitra Tuding DPR Dapat Fee Bahas Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi