jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo Ajun meminta pemerintah secepatnya menerbitkan regulasi pengangkatan mereka menjadi PNS maupun PPPK.
Pendataan honorer K2 dinilai tidak perlu lagi, karena database di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat valid.
BACA JUGA: Pemda Jangan Mainkan Data Honorer Kalau Tidak Mau Dipidanakan, BKN Tegas
"Melihat data honorer K2 cukup di database BKN saja. Tinggal dilihat mana yang sudah menjadi PNS, PPPK, meninggal, resign," kata Ajun kepada JPNN.com, Minggu (14/8).
Honorer tenaga kesehatan (nakes) ini yakin jumlah K2 sudah berkurang banyak. Itu sebabnya pemerintah diimbau untuk menyelesaikan honorer K2 dulu, apalagi nakes belum ada kebijakan afirmasi dari pemerintah.
BACA JUGA: BKN Waswas Jumlah Honorer Membeludak saat Pendataan, Siapkan Langkah Antisipasi
Ajun menegaskan nakes K2 menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19. Sayangnya dalam seleksi PPPK 2021 tidak ada afirmasi bagi honorer K2.
"Kami tidak habis pikir, hati nurani pemerintah di mana ya. Kok bisa honorer nakes dengan pengalaman belasan tahun dites seperti pelamar umum," ujarnya.
BACA JUGA: BKD Gencar Sosialisasi Pendataan Honorer, Dokumen Disalin dalam Bentuk PDF, Apa Saja?
Dia menegaskan pengorbanan dan pengabdian honorer K2 nakes sudah luar biasa. Puluhan, bahkan belasan tahun menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan nyawa dipertaruhkan saat pandemi Covid-19.
Ajun meminta pemerintah jangan hanya berpikir untung rugi lagi, seperti orang berdagang. Bukankah presiden disumpah untuk menjalankan amanah konstitusi.
"Berikanlah segera hak kami sesuai amanah konstitusi UUD'45," tegas Ajun mewakili seluruh nakes khususnya honorer K2 perawat kesehatan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad