Data Pelanggan Ponsel Bobol, BRTI Angkat Tangan

Senin, 21 Februari 2011 – 17:17 WIB

JAKARTA - Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar, mengaku kesulitan menentukan pelaku pembobol data pelanggan pengguna telepon selulerPasalnya, pada pertemuan yang digelar antara BRTI dengan seluruh provider belum lama ini, tidak ada satupun pihak yang mengaku telah membocorkan data pelanggan.

"Masing-masing provider bilang kalau datanya tetap mereka pegang dan dijaga kerahasiaannya

BACA JUGA: Soal Jaksa DSW, Kejaksaan Tetap Ragukan KPK

Kebocoran diduga karena pihak lain misalnya bank penyedia fasilitas kartu kredit dan sebab lainnya," kata Basuki dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan BRTI, Senin (21/2).

Namun jawaban BRTI ini mendapat sorotan tajam dari para legislator
Para politisi di Komisi I DPR tidak percaya jika provider mengaku tak membocorkan data.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, mengutip sebuah iklan di media cetak dari sebuah rekanan provider yang mengaku punya pelanggan hingga 25 juta

BACA JUGA: KPK tak Bisa Panggil Paksa Megawati

"Di salah satu media cetak nasional jelas-jelas disebutkan kok kalau PT Bumi Karisma Indonesia memiliki 25 juta pelanggan telekomunikasi
Kalau bukan dari provider, dari siapa mereka bisa dapat?" kritik Roy.

Demikian juga dengan anggota Komisi I, Enggartiasto Lukita

BACA JUGA: MK Harus Cabut Laporan ke KPK

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menduga ada permainan bisnis yang menggunakan data pelanggan telekomunikasiHarusnya, kata Enggartiasto, BRTI langsung berkoordinasi dengan Bank Indonesia ketika menerima keluhan pelanggan tentang penawaran fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA)

"Ini sudah bau bisnis yang merugikan konsumenPemerintah sebaiknya tidak boleh membiarkan ini," ujarnya.

Komisi I pun mendesak BRTI secepatnya melakukan investigasi tentang kebocoran data pelanggan dan kerahasiaan informasi dalam jangka satu bulanSelain itu BRTI juga diminta berkoordinasi dengan BI untuk mengetahui bank penyedia KTA yang menggunakan SMS maupun telepon.

"BRTI harus berkoordinasi dengan BI untuk kemudian menghentikannyaKami kasih waktu satu bulan buat BRTI," tegas pimpinan rapat Hayono Isman(Esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Bantah Data Pertahanan RI Dicuri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler