jpnn.com, JAKARTA - Bonus demografi Indonesia pada 2030 digadang-gadang bakal menjadi penggerak ekonomi nasional dan membawa kejayaan bagi bangsa.
Namun, hal itu terancam jika persentase balita penderita stunting masih tinggi. Sebab merekalah yang kelak menjadi tenaga produktif tersebut.
BACA JUGA: Mencegah Stunting, Pemprov NTB Galang Gerakan Orang Tua Asuh
Salah satu masalah dalam penyelesaian masalah stunting adalah perbedaan data. Hingga kini perbedaan data angka stunting antara pemerintah pusat dan daerah masih terjadi.
"Sengkarut data angka stunting berpotensi menghilangkan hak anak dalam mendapatkan bantuan penanganan stunting," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pandeglang Encep Hermawan dalam keterangannya, Jumat (30/9).
BACA JUGA: Dongeng Ternyata Bisa Mencegah Stunting, Simak Penjelasan Para PakarÂ
Encep menjelaskan perbedaan data terjadi karena cara pengambilan survei yang dilakukan. Itu juga memunculkan indikasi adanya kasus-kasus stunting yang tidak terjamah oleh pemerintah.
"Kalau SSGI kan survei, kalau E-PPGBM adalah real-nya yang dilakukan hasil pengukuran dari posyandu. Memang kita punya data yang lebih mendekati hasil dari survei tersebut," tegasnya.
BACA JUGA: Putri Candrawathi Ditahan, Menangis Tersedu-sedu: Untuk Anak-Anakku Sayang
Di Kabupaten Pandeglang, Banten, data dari SSGI dan E-PPGBM memiliki perbedaan. Tahun 2019, SSGI menyampaikan jika prevalensi stunting sebesar 34 persen, sedangkan di E-PPGBM sebesar 22,2 persen.
Angka yang lebih timpang terlihat pada data 2021. Survei pemerintah pusat menunjukkan peningkatan prevalensi dari tahun 2019, sementara di posyandu menunjukkan penurunan yang signifikan. Perbedaan kedua versi pun terpaut jauh.
"Adanya perbedaan data tersebut berdampak pada masyarakat yang tak memiliki akses terkait penyuluhan kesehatan," keluhnya.
Hal ini dialami oleh balita kembar di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Khaerul dan Khairil, begitulah nama kedua balita tersebut. Mereka tinggal di wilayah yang jarak ke puskesmas terdekat harus ditempuh selama 1 jam.
Wiwin, panggilan dari ibu balita kembar ini menjelaskan, Ia jarang membawa kedua anaknya ke puskesmas akibat jarak yang jauh. Akibatnya, tumbuh kembang dan asupan gizi Khaerul dan Khairil tak pernah terpantau. Kedua balita tersebut bahkan belum vaksin lengkap.
"Karena tidak cukup konsumsi sehari-harinya, anak saya diberi masing-masing 4 botol dot setiap harinya kental manis untuk susu mereka," tutur Wiwin.
Wiwin pun mengaku tidak paham terkait kebutuhan gizi yang diperlukan oleh dua balita berusia satu setengah tahun tersebut.
Selain itu, Dia juga mengeluhkan tidak adanya kader puskesmas maupun posyandu yang mendatanginya untuk penyuluhan stunting.
Khaerul dan Khairil menjadi salah satu contoh deteksi stunting yang masih belum maksimal hingga ke lapisan bawah. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLT Jadi Tersangka Korupsi Dana Covid-19, Dia DPO dan Diburu Intelijen
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad