jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mesti mewaspadai penurunan daya saing ekspor komoditas alam Indonesia dalam jangka panjang akibat kampanye hitam yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Tergerusnya daya saing ini disebabkan serangan kampanye hitam yang ditujukan kepada faktor selera atau permintaan konsumen dan biaya pokok produksi.
BACA JUGA: Kampanye Hitam Berpotensi Mengganjal Ekspor Kelapa Sawit Jangka Panjang
Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menjelaskan, kampanye hitam kepada komoditas alam seperti sawit dan produk kehutanan di Indonesia sudah berlangsung semenjak 1980-an, ketika perkebunan dan kehutanan mulai berkembang.
Seperti contoh sawit, ada kekhawatiran produsen minyak nabati non sawit seperti minyak kedelai dan bunga matahari yang sulit bersaing dengan produktivitas minyak sawit.
BACA JUGA: Asyik! Harga CPO, TBS, dan Inti Sawit Naik Lagi, Ini Daftar Lengkapnya...
“Saat ini, kelapa sawit dan kehutanan diserang kampanye hitam karena menggunakan isu yang mengada-ada dan berlebihan.” ujar Tungkot.
Tungkot menuturkan, tekanan kampanye hitam kepada daya saing komoditas-komoditas unggulan ditujukan untuk aspek permintaan konsumen dan biaya pokok produksi.
BACA JUGA: Wamen LHK Akui Masih Evaluasi Moratorium Penerbitan Izin Kebun Kelapa Sawit
“Harus diingat faktor selera masyarakat dan biaya pokok produksi ini menjadi jantung daya saing. Kampanye hitam berupaya menghantam melalui dua faktor tadi,” paparnya.
Menurutnya, pola dan isu kampanye hitam berupaya mempengaruhi perilaku orang supaya tidak lagi menggunakan komoditas alam yang merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Kampanye ini membidik negara-negara konsumen seperti di Eropa, Tiongkok, dan India.
Untuk mengubah selera konsumen terhadap sawit misalkan, dikatakan Tungkot, dimunculkan kampanye palm oil free (bebas minyak sawit) di sejumlah produk makanan.
Kampanye hitam ini didukung beragam isu yang memojokkan kelapa sawit seperti merusak ekosistem lingkungan, pembakaran secara masif hingga isu eksploitasi masyarakat lokal.
“Memang, jangka pendek dampak kampanye ini belum dirasakan. Akan tetapi secara jangka panjang haruslah diwaspadai karena masyarakat berpotensi meninggalkan produk-produk alam nasional,” ujar doktor lulusan IPB ini. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan