jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan langkah meniadakan debat Cawapres 2024 membuat publik curiga bahwa KPU menerima intervensi sebelum menentukan kebijakan.
"Makin menebalkan kecurigaan publik bahwa patut diduga KPU tunduk pada intervensi kekuatan politik eksternal mereka," kata Halili.
BACA JUGA: KPU Hapus Debat Cawapres, SETARA: Sebuah Kemunduran
Dia mengatakan wajar publik curiga, karena keputusan KPU yang meniadakan debat cawapres didahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 90/PUU-XXI/2023.
Halili mengatakan putusan itu memberikan jalan bagi anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman saat itu, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.
BACA JUGA: TPN Menduga Gibran Bakal Bermuka Pucat Jika Dipaksa Debat Cawapres
Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto setelah diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Kemudian, lanjut Halili, kecurigaan makin menguat setelah muncul putusan MKMK yang menegaskan secara kelembagaan MK membuka ruang diintervensi pihak luar.
BACA JUGA: Blak-blakan Eks Ketua KPK: Jokowi Pernah Berteriak Agar Kasus Setnov Dihentikan
"Melalui Ketua MK yang sudah diberhentikan, yaitu Anwar Usman, ipar presiden sekaligus paman cawapres Gibran," kata dia.
Selanjutnya, kata Halili, kecurigaan publik terus kencang setelah muncul pernyataan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo yang mengaku pernah diintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Agus sebelumnya mengaku pernah diminta Jokowi untuk menghentikan perkara e-KTP dengan tersangka kala itu Setya Novanto atau Setnov.
"Konteks tersebut tentu menguatkan kecurigaan publik bahwa terdapat kekuatan politik, yang mengarah pada Istana Negara, yang kerap kali menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi lembaga-lembaga negara lainnya," kata dia.
KPU, kata Halili, seharusnya menimbang sentimen publik terkait kepercayaan lembaga yang dipimpin Hasyim Asy'ari dalam menegakan demokrasi tanpa intervensi.
Namun, katanya, keputusan mengenai format debat menebalkan kecurigaan publik mengenai intervensi kekuasaan eksternal ke KPU.
"Sikap publik yang mencurigai keputusan KPU menguntungkan salah satu cawapres yang gagasan dan kepemimpinan otentiknya sedang dinanti publik dalam debat Pilpres 2024, merupakan kecurigaan yang masuk akal," kata Halili. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perampok Alfamart Ditangkap, Salah Satu Pelaku Tak Ada yang Menyangka
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan