jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengkritisi langkah KPU yang mengubah format debat kandidat Pilpres 2024 RI, karena lembaga penyelanggara pemilu itu tidak menyediakan sesi sawala khusus untuk cawapres.
"Format debat pilpres 2024 jelas merupakan kemunduran," kata Halili melalui keterangannya, Sabtu (2/12).
BACA JUGA: TPN Menduga Apabila Debat Cawapres Dilaksanakan Gibran Bakal Pasang Muka PucatÂ
Dosen politik dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mengatakan langkah meniadakan debat khusus cawapres merugikan publik.
Sebab, kata Halili, publik tidak punya referensi masing-masing kandidat sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024.
BACA JUGA: KPU Hapus Debat Cawapres, TPN Ganjar-Mahfud: Kami Tidak Pernah Menyepakati Itu
"Dari sisi hak konstitusional warga negara, publik dirugikan karena mereka tidak diberikan ruang untuk mendapatkan referensi yang memadai tentang figur kepemimpinan otentik," kata dia.
Sebelumnya, KPU mengubah format debat dengan meniadakan sawala khusus untuk cawapres demi memudahkan pemilih menilai kerja sama calon pemimpin Indonesia.
BACA JUGA: KPU Meniadakan Debat Khusus Cawapres, Guntur Romli Bereaksi Begini
"Publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11).
Semula, debat kandidat bakal dilaksanakan lima kali dengan format 2 kali khusus capres, 1 kali khusus cawapres, dan 2 kali bersamaan.
Namun, KPU mengubah format debat kandidat yang bakal dilaksanakan lima kali menjadi sawala dihadiri bersamaan oleh seluruh pasangan capres-cawapres. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Meniadakan Debat Cawapres, Mahfud: Kalau Saya Siap Saja Mau Khusus Atau Tidak
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan