jpnn.com - JAKARTA -- Deklarasi koalisi Merah Putih yang dilakukan secara permanen terkesan sebagai sebuah ancang-ancang untuk membangun kelompok perlawanan di parlemen.
Makanya menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, deklarasi yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7) secara tidak langsung kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengakui kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
BACA JUGA: Bank Of India Diadukan Ratu Kharisma ke OJK
Ari mengatakan meskipun koalisi yang dibangun untuk membentuk oposisi di parlemen, tapi usianya tidak akan berlangsung lama karena hanya mengejar tujuan politik jangka pendek.
“Dengan basis tujuan jangka pendek seperti itu, maka kepermanenan dari koalisi itu diragukan," kata Ari, Selasa (15/7).
BACA JUGA: Kubu Jokowi-JK Anggap Koalisi Merah Putih Rapuh
Ia menambahkan, walaupun ada upaya untuk mencari-cari platform yang sama pada Pancasila, namun basis kesamaan platform ideologi dan kebijakan mereka sebenarnya belum jelas.
"Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 Juli, jika yang menang adalah Jokowi-JK,” kata Ari.
BACA JUGA: Takut, Puskesmas Belum Terima Uang Kapitasi BPJS
Menurut Ari, kesan itu begitu tampak mengingat sebelum pemungutan suara pilpres digelar. Manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif elektoral. Sementara pascapilpres, koalisi permanen itu adalah sebagai respon dinamika internal di Golkar.
Untuk diketahui, kata dia, saat ini di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring peluang kemenangan Jokowi-JK yang memang lebih besar sebagaimana hasil quick count lembaga-lembaga kredibel.
Dengan dinamika itu, kata Ari, kepermanenan akan diuji oleh perubahan konfigurasi internal masing masing partai pasca tanggal 22 Juli.
Menurutnya, hasil pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang pilpres, terutama di tubuh PPP dan Golkar.
"Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada Koalisi Merah Putih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ari mengatakan keraguan pada masa depan Koalisi Merah Putih semakin kuat tatkala Partai Demokrat sama sekali tidak mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.
“Ini menunjukkan Partai Demokrat tidak mau terlibat dalam manuver jangka pendek Partai Gerindra maupun Golkar. Sampai di sini Partai Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai lain dalam Koalisi Merah Putih,” jelasnya.
Diketahui, Koalisi Merah Putih yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7). Mereka mendeklarasikan koalisi permanen dari partai-partai yang mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman sebagai bukti kekompakkan Koalisi Merah Putih. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timses Dua Capres-Cawapres Sepakat jaga Perdamaian
Redaktur : Tim Redaksi